KUKAR, NOMORSATUKALTIM – DPMD Kukar saat ini tengah mengkaji kemungkinan pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi kepala desa dan perangkat desa.
Rencana tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan desa agar memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program ASN Terbaik diharapkan tidak hanya menyasar aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga dapat menjangkau kepala desa dan perangkat desa.
Menurutnya, aparatur pemerintahan desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat masyarakat.
Baca Juga: BUMDes Sumber Purnama Sudah Gandeng Jasindo, Antisipasi Jika Terjadi Gagal Panen
Karena itu, peningkatan kompetensi melalui pendidikan formal menjadi salah satu peluang yang ingin didorong pemerintah daerah.
Meski demikian, rencana pemberian bantuan pendidikan tersebut masih membutuhkan kajian lebih lanjut sebelum dapat direalisasikan.
“Nanti untuk ASN Terbaik ini tidak hanya terbatas kepada ASN, ya, tapi kepala desa dan perangkat desa juga akan didorong menjadi pelayan masyarakat yang memiliki kompetensi yang sesuai, kompetensi yang cukup,” kata Arianto, Jumat 30 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, apabila hasil kajian menunjukkan program tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan, DPMD Kukar akan berupaya menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi yang dapat memfasilitasi pendidikan bagi perangkat desa.
Baca Juga: Kendati Tahun Ini Gagal Panen, BUMDes Sumber Purnama Loh Sumber Hasilkan PADes Rp10 Juta
Kerja sama itu dapat membuka kesempatan bagi aparatur desa yang belum memiliki gelar sarjana untuk melanjutkan pendidikan tanpa mengabaikan kebutuhan kompetensi dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Arianto menegaskan, program studi yang nantinya ditempuh tidak akan ditentukan secara sembarangan.
Pemilihan jurusan perlu disesuaikan dengan profesi dan kebutuhan perangkat desa sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat.
“Kita sesuaikan dengan profesi mereka sebagai pelayan masyarakat,” jelasnya.
Terkait perguruan tinggi yang berpotensi menjadi mitra, Arianto menyebutkan bahwa DPMD Kukar masih melakukan penjajakan.
Salah satu opsi yang diharapkan dapat mendukung rencana tersebut adalah perguruan tinggi lokal, seperti Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta).
Menurutnya, apabila Unikarta mampu menyediakan kelas khusus bagi perangkat desa, kerja sama tersebut dapat menjadi pilihan yang baik.
Namun, kemungkinan itu masih perlu dibicarakan lebih lanjut dengan pihak perguruan tinggi.
Baca Juga: BUMDes Sungai Bawang Kembangkan Usaha Ayam Petelur, Kini Masih Terkendala Pemasaran
DPMD Kukar juga belum menetapkan secara definitif kampus yang akan dilibatkan, termasuk kemungkinan kerja sama dengan Universitas Terbuka.
Seluruh pilihan masih berada dalam tahap penjajakan dan akan disesuaikan dengan hasil kajian.
“Nah, ini masih kita jajaki. Makanya, harapan kita universitas yang ada di sini, seperti Unikarta. Ketika Unikarta bisa membuka kelas khusus untuk perangkat desa, ini lebih baik seperti itu. Tapi kan kita lihat dulu, nanti kita diskusikan,” ungkapnya.
Arianto mengungkapkan, jumlah perangkat desa di Kukar saat ini diperkirakan mencapai 1.600 orang.
Dari jumlah tersebut, pemerintah daerah berharap perangkat desa yang belum menempuh pendidikan tinggi nantinya memiliki kesempatan untuk memperoleh gelar sarjana.
Kendati demikian, Arianto belum memastikan waktu pelaksanaan maupun skema pembiayaan program. DPMD Kukar masih perlu melihat kesesuaian hasil kajian serta kesiapan perguruan tinggi yang berpotensi menjadi mitra.
“Misalnya, kita punya jumlah perangkat desa itu kurang lebih 1.600 orang. Nah, dari 1.600 orang ini, yang belum sarjana harapan kita semuanya bisa menjadi sarjana. Ketika kita komunikasikan, misalnya dengan Unikarta, dan Unikarta bisa memfasilitasi itu, ya lebih baik dengan Unikarta,” pungkas Arianto. (adv)