Ronny menilai, kemampuan aparatur dalam memilah, mengelola, dan menyampaikan informasi turut menentukan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Pengelolaan yang baik juga membantu memastikan informasi yang dipublikasikan tetap sesuai dengan kewenangan dan ketentuan keterbukaan informasi.
“Setiap perangkat daerah perlu memaksimalkan portal resmi agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dari sumber pemerintah,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Kutim berharap pengelolaan informasi di setiap OPD semakin terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan kapasitas pengelola PPID diharapkan tidak berhenti setelah pelatihan, tetapi diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.
BACA JUGA: Kutim Kejar Kekurangan DBH Rp1,2 Triliun, Sekda Siapkan Komunikasi dengan Kemenkeu
Dengan keterbukaan yang konsisten, pemerintah daerah berupaya menghadirkan pelayanan informasi yang lebih mudah diakses, sekaligus memperkuat hubungan antara penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.
Upaya tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta pemenuhan hak publik atas informasi yang dibutuhkan.