Bappeda Tidak Tahu Siapa yang Kerjakan Proyek di Kesuma Bangsa, Dikerjakan Hantu?

Polemik proyek di Jalan Kesuma Bangsa berlanjut. Bappeda bahkan tidak tahu proyek itu jalan. (Dian Adi Probo Pranowo/Disway Kaltim) Samarinda, DiswayKaltim.com - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda Ananta Fathurrozi mengaku tidak tahu. Ada proyek pemkot berjalan selama pandemi. Salah satunya pembangunan gedung perpustakaan kota di Jalan Kesuma Bangsa. Ia mengatakan surat edaran Wali Kota Samarinda ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR). Dirinya pun mengaku tidak mengetahui kenapa proyek itu tetap berjalan. "Kami sebatas penganggaran dan pengendalian terhadap anggarannya," terangnya. Disinggung mengenai berapa nilai anggaran proyek, Ananta mengungkapkan sekitar Rp 25 Miliar. Dana tersebut terdiri dari Dana Anggaran Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni 2020. Tapi karena adanya realokasi dana ke penanganan COVID-19, kemungkinan jumlah tersebut berkurang. Hal itu karena setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menerapkan hal serupa. APBD sendri mengalami pemotongan sebanyak dua kali. Pertama, menurunnya pendapatan anggaran daerah (PAD) yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Kedua, pendapatan dana transfer daerah dari pusat juga turun. Sehingga Bappeda harus mengurangi anggaran untuk belanja. Disamping dituntut menyiapkan anggaran penanganan COVID-19. "Kebetulan kita punya yang namanya SILPA (sisa lebih penggunaan anggaran), sisa dana 2019 yang kita gunakan untuk COVID-19. Tapi nilainya tidak seberapa, jadi harus dibagi sedikit-sedikit ke tiap OPD, termasuk di proyek itu," jelas mantan kabag pembangunan Setkot ini. Alumnus SMAN 2 Samarinda ini juga menyebut tidak ada pergeseran dana anggaran COVID-19. Sudah ada SILPA katanya untuk menutupi. "Yang kita potong-potong itu dari penurunan pendapatan akibat pandemi, kan tidak ada yang beraktivitas. Dari mana kita dapat duit, mau tidak mau dikurangi belanjanya," pungkas Ananta. Semula, Ketua DPRD Samarinda Siswadi mempertanyakan perihal pergeseran anggaran sebesar 50 persen yang dilakukan oleh Pemkot. Ia setuju saja. Bahkan dukungan dewan dilakukan dengan membentuk panitia khusus (pansus) COVID-19. Tapi Siswadi kecewa. Pemkot dituding tidak transparan. Terkait penggunaan anggaran. Padahal sebelumnya sudah ada edaran tidak boleh dilakukan pengerjaan proyek. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. "Bahwa kami ini menyampaikan bahwa Pemkot betul-betul tertutup dalam penggunaan anggaran. Baik dalam hal pergeseran maupun penggunaannya," ketus Siswadi di gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Selasa (12/5) lalu. (nad/boy)