Pemkot-Dewan Saling Bersahutan, Dewan: Pemkot Tak Transparan, Pemkot: Kami Terbuka

Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin menanggapi polemik yang terjadi dengan DPRD Samarinda. (Nada/Disway Kaltim) Samarinda, DiswayKaltim.com - Pemkot Samarinda membantah disebut tidak terbuka dengan DPRD. Khususnya terkait penggunaan anggaran penanganan COVID-19. Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin juga menyebut tidak ada pergeseran anggaran seperti yang dituduhkan. "Perjuangan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)itu susah payah kami lakukan, agar dana tidak tergerus," kata Sugeng, Rabu (13/5/2020). Ia membeber APBD 2020 senilai Rp 3,013 triliun. Tetapi karena adanya fokus realokasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) membuat pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda menjadi turun. Sehingga dana pun terkoreksi menjadi Rp 961 miliar. "Maka dari itu kami cari di Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) sehingga defisit ini tidak menjadi dalam, itu yang harus dipahami teman-teman," singgung Sugeng. Sugeng juga mengklarifikasi ketidakadiran TAPD dengan tim badan anggaran (banggar) dewan, Selasa (12/5) lalu. Katanya semua itu demi mengikuti arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dimana selama pandemi COVID-19 seluruh jajaran pemerintah daerah tidak melakukan pertemuan. Apalagi mengundang orang banyak. Definisinya adalah lebih dari 10 orang. Sehingga pemkot membuat surat dimana isinya meminta agar pertemuan dialihkan secara virtual. "Tidak sedikit pun kami sembunyikan," tambahnya. Sugeng menuturkan semua proses sudah diikuti. Karena jika ingin mengeluarkan dana, perlu ada review dan pengamatan. Baik dari inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kejaksaan, kepolisian juga KPK. Kembali ia menegaskan tetap ada komunikasi yang perlu dilakukan. Karena yang diamanatkan dalam surat keputusan bersama (SKB) dua menteri tentang rasionalisasi adalah memberitahukan kepada pimpinan dewan. Disinggung terkait komunikasi eksekutif-legislatif yang tak harmonis, ia membantah. Sugeng berharap pemkot dan dewan bisa sama-sama menerapkan aturan sebagaimana mestinya. “Kita punya payung hukumnya,” tutup Sugeng. Sebelumnya, ketua DPRD Samarinda Siswadi mengaku kecewa. Pemkot ia sebut tidak transparan. Terkait penggunaan anggaran. Padahal sebelumnya sudah ada edaran tidak boleh dilakukan pengerjaan proyek. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. (nad/boy) Baca juga: Siswadi Kecewa, Tuding Pemkot Tidak Transparan Sejak COVID-19 Menyerang