Selain kewajiban daerah, aspirasi pembangunan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD tetap menjadi perhatian Pemkot.
Namun, pengalokasiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.
“Prinsipnya, kami ingin seluruh proses berjalan dengan baik. Yang utama adalah memastikan anggaran tetap sehat, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.