Kondisi tersebut, membuat kemampuan pemerintah menyelesaikan seluruh kewajiban tahun berjalan ikut bergantung pada realisasi penerimaan.
Jika tambahan pendapatan yang diharapkan tidak terealisasi, sebagian pembayaran utang berpotensi kembali dialokasikan dalam APBD 2027.
DPRD pun meminta pemerintah menggunakan asumsi pendapatan yang realistis, agar perubahan anggaran tidak dibangun berdasarkan target yang sulit dicapai.
“Kalau pendapatan yang ditargetkan sekitar Rp300 miliar itu belum bisa kita dapatkan, kemungkinan ada yang harus dialokasikan lagi pada 2027. Tetap diusahakan, tetapi penyusunan APBD Perubahan harus memakai asumsi yang paling mendekati realitas,” jelas Rohim.
BACA JUGA: DPRD Samarinda Usul Sekolah Rawan Narkoba Dipetakan
Di tengah ruang fiskal yang terbatas, DPRD juga meminta kebutuhan penanganan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap memperoleh dukungan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran menjadi 2 perangkat daerah yang dinilai membutuhkan perhatian karena berhadapan langsung dengan kondisi tersebut.
Rohim menyebut sejumlah kebutuhan terkait kondisi El Nino sebelumnya telah disampaikan oleh organisasi perangkat daerah dalam pembahasan bersama DPRD.
Belanja yang masih dapat ditunda diharapkan bisa dipertimbangkan untuk mendukung kebutuhan mitigasi hingga akhir tahun.
BACA JUGA: Dana Transfer Pusat Rp 26,2 Miliar Cair, Gaji PPPK Samarinda Masih Terselamatkan
“Dana darurat jangan sampai berkurang. Untuk teman-teman yang menjadi leading sector bencana, seperti BPBD dan Damkar, harus bisa mendapatkan prioritas,” tegasnya.
Dari sisi Pemkot Samarinda, Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti mengatakan, pemerintah bersama TAPD masih mencermati kembali struktur belanja dalam perubahan anggaran.
Rasionalisasi diarahkan pada kegiatan yang belum menjadi prioritas maupun pos yang manfaatnya dinilai belum signifikan.
Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan rencana belanja dengan kemampuan pendapatan yang tersedia. Pemkot juga tetap memperhitungkan kewajiban tahun sebelumnya dalam penataan anggaran.
BACA JUGA: Karhutla Ganggu 409 Penerbangan di Tiga Provinsi Kalimantan, Dalam Sepekan Naik 157 Persen
“Setiap alokasi perlu kita cermati dan mitigasi kembali agar anggaran yang ditetapkan benar-benar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Neneng.