“Tadi permintaan dari DPD I memang meminta dalam pakta integritas adanya kesanggupan sebagai Ketua Golkar Samarinda untuk bersedia maju sebagai wali kota pada pemilihan wali kota yang akan datang,” ujarnya.
Meski telah menyatakan kesanggupan tersebut, Andi Satya belum ingin terlalu jauh membicarakan peluang pencalonannya. Ia menilai perjalanan menuju Pilwali Samarinda 2031 masih cukup panjang sehingga perkembangan politik dan mekanisme internal partai masih dapat berubah.
“Kita lihat nanti seperti apa mekanismenya dan bagaimana dinamika politik di Kalimantan Timur. Ini kan masih jauh,” katanya.
Sekretaris DPD Partai Golkar Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin menegaskan kewajiban maju sebagai calon kepala daerah merupakan bagian dari komitmen internal yang diberlakukan kepada ketua DPD Golkar tingkat kabupaten dan kota.
BACA JUGA: Golkar Bantah Hambat Hak Angket, Sebut Belum Ada Dasar Kuat Makzulkan Gubernur Kaltim
Menurut Husni, ketentuan tersebut telah menjadi hasil pleno pertama DPD Partai Golkar Kaltim. Ketua yang terpilih dalam Musda tingkat kabupaten dan kota harus memiliki kesediaan untuk maju sebagai calon kepala daerah pada pemilihan berikutnya.
“Itu komitmen Ketua DPD Partai Golkar Kaltim dan berdasarkan hasil pleno pertama DPD Partai Golkar Kaltim, siapa pun yang terpilih menjadi ketua, syarat utamanya adalah harus maju sebagai calon kepala daerah,” ucap Husni.
Husni bahkan menegaskan ketentuan tersebut berlaku secara wajib bagi seluruh ketua DPD Golkar kabupaten dan kota di Kaltim. Karena itu, Andi Satya sebagai Ketua DPD Golkar Samarinda memiliki tanggung jawab politik untuk mempersiapkan diri menghadapi Pilwali 2031.
“Kalau hari ini dr. Adi terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Samarinda, maka wajib menjadi calon Wali Kota Samarinda,” kata Husni.
BACA JUGA: 3 Dekade Kudatuli, Budiono: Demokrasi Tak Boleh Kembali Dibatasi
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari strategi Golkar Kaltim dalam mempersiapkan kader internal untuk menghadapi kontestasi politik di tingkat daerah. Partai ingin setiap ketua DPD memiliki kesiapan politik untuk maju sebagai kandidat kepala daerah di wilayah masing-masing.
Sebelum Andi Satya ditetapkan sebagai ketua, proses penjaringan sempat memunculkan sejumlah nama yang dinilai memiliki peluang untuk memimpin Golkar Samarinda. Salah satunya adalah Sapto Setyo Pramono yang sebelumnya turut disebut dalam dinamika internal menjelang pelaksanaan Musda XI.
Namun, menjelang pelaksanaan Musda, komunikasi politik di internal partai semakin mengerucut. Sejumlah figur yang sebelumnya disebut berpotensi maju akhirnya memilih bergabung dalam kesepakatan bersama untuk mendukung Andi Satya.
“Mengenai Musda itu, yang paling berkontestasi dan paling berdinamika adalah Partai Golkar. Sebelumnya ada Mas Sapto, kemudian ada dr. Adi, dan beberapa tokoh lainnya,” ujar Husni.
BACA JUGA: SMRC: Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Merosot dalam 9 Bulan Terakhir
Menurut Husni, proses konsolidasi internal akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri kontestasi melalui musyawarah mufakat. Langkah tersebut membuat Musda XI Golkar Samarinda berjalan tanpa pemungutan suara dan menetapkan Andi Satya sebagai ketua secara aklamasi.