“Tidak mungkin kami memaksakan program-program tertentu sementara ada sekitar 16 ribu sampai 17 ribu pegawai yang harus kita pikirkan." "Kami lebih memilih mengerem program daripada mengorbankan mereka,” tegas AH.
BACA JUGA:Pemkot Samarinda Seriusi Usulan Pembatasan BBM Subsidi untuk Kendaraan Mati Pajak
Dalam arahannya, Andi Harun juga mengingatkan bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dibiayai oleh masyarakat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena itu, setiap aparatur memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada warga.
“Kehidupan rumah tangga Pemerintah Kota, termasuk DPRD, ditunjang daripada redistribusi dari rakyat berupa PAD."
"Kalau sampai kita tidak bekerja maksimal kepada rakyat, maka betapa kita berkhianatnya. Beras yang kita makan, teh dan kopi yang kita minum, bahkan ongkos anak yang kita bayar untuk pendidikannya, semuanya berasal dari warga Kota Samarinda,” tegasnya.
Ia mengatakan kesadaran tersebut harus menjadi pegangan seluruh aparatur dalam menyusun kebijakan dan menggunakan anggaran.
BACA JUGA:Dishub Usul BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Taat Pajak dan KIR
Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang telah berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pajak dan berbagai sumber PAD.
Selain menjaga keberlanjutan TPP, Andi Harun meminta penyusunan RKPD 2027 dilakukan dengan pendekatan yang lebih terukur.
Ia menolak pola penyusunan program yang hanya mengulang kegiatan tahun sebelumnya tanpa melihat kebutuhan riil masyarakat.
“Jangan copy-paste. Kalau program itu dianggarkan, harus jelas manfaatnya. Harus jelas persoalan apa yang diselesaikan,” tegasnya.
BACA JUGA:Dana Transfer Seret, Pemkot Samarinda Kaji dan Evaluasi Potensi Pendapatan Daerah
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah kembali mengevaluasi usulan program masing-masing sebelum dimasukkan ke dalam RKPD 2027.
Setiap kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas, menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kalau ingin TPP tetap bertahan, maka kesadaran kita sebagai pengelola anggaran juga harus semakin tinggi. Intinya kami ingin TPP tetap selamat,” pungkasnya.