"Kalau SMK dan SMA memang menjadi kewenangan provinsi. Kemudian mahasiswa juga diambil karena saat itu kita belum tahu kondisi keuangan akan seperti ini. Tapi saya minta, prioritaskan dulu anak-anak yang tidak mampu. Kalau yang mampu, pending dulu," ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut bukan berarti mengurangi hak mahasiswa memperoleh bantuan pendidikan. Kebijakan itu hanya menjadi solusi sementara agar anggaran yang tersedia lebih dahulu dimanfaatkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Syahariah optimistis, cakupan penerima Program Gratispol Pendidikan dapat diperluas kembali apabila kondisi fiskal membaik.
Selain menyusun skala prioritas, Syahariah meminta Pemprov Kaltim menyampaikan kondisi anggaran secara terbuka kepada masyarakat.
BACA JUGA: Pemprov Kaltim Pastikan Tak Ada Bankeu di APBD Perubahan 2026, Alokasi untuk Tahun 2027 Masih Dikaji
"Berikanlah penyampaian secara ilmiah, secara terbuka. Sampaikan kondisinya seperti apa. Janji itu memang ada, tetapi sekarang kondisi keuangannya seperti ini," sebutnya.
Syahariah juga meminta seluruh perangkat daerah memberi perhatian lebih terhadap program-program prioritas gubernur. Ia mengaku, telah menyampaikan langsung hal tersebut kepada Gubernur Kaltim dan Sekretaris Daerah.
Menurutnya, koordinasi antarperangkat daerah menjadi salah satu kunci mempercepat pelaksanaan Program Gratispol Pendidikan. Jangan sampai masyarakat harus menunggu lebih lama hanya karena persoalan birokrasi dan administrasi.
Syahariah menegaskan, Komisi IV DPRD Kaltim akan terus mengawal pelaksanaan Program Gratispol Pendidikan agar tetap berjalan sesuai tujuan awal.