PPU, NOMORSATUKALTIM - Pemkab PPU menegaskan bahwa akurasi data dalam Sensus Ekonomi (SE) 2026 akan menjadi penentu utama ketepatan kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Oleh karena itu, masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk memberikan data yang jujur dan apa adanya kepada petugas.
Hal tersebut ditegaskan oleh Staf Ahli Bupati PPU Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Margono Hadi Sutanto.
"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung penuh dengan memberikan data yang faktual, akurat, dan jujur," kata Margono, Minggu 28 Juni 2026.
BACA JUGA:PPU Bidik Kelapa Genjah Sebagai Komoditas Ekonomi Baru
Margono tidak menampik bahwa tantangan terbesar petugas di lapangan bukan hanya geografi, melainkan juga arus informasi di era digital.
Ia mengingatkan potensi munculnya disinformasi atau hoaks di media sosial yang bisa memicu keraguan di tengah masyarakat.
BACA JUGA:Dari Perundungan hingga Disiplin Guru Jadi PR di PPU, Wabup: Pengawas Harus Aktif Turun ke Sekolah!
Untuk itu, pemda menjamin keamanan data warga dan meminta masyarakat tidak ragu menerima kedatangan petugas.
Dukungan penuh pun telah dikukuhkan melalui surat dukungan resmi dari bupati PPU.
BACA JUGA:Tekan Inflasi, Pemkab PPU Dorong Pemanfaatan Pekarangan Lewat Gerakan Tanam Cabai
"Saya berharap masyarakat dapat menerima kehadiran petugas sensus dengan baik agar proses pendataan berjalan lancar dan target bisa tercapai tepat waktu," tambahnya.
Proses pencacahan lapangan ini sebenarnya telah bergerak sejak pertengahan Juni dan akan berlangsung hingga akhir Agustus 2026.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten PPU, Suko Haryono, mengungkapkan pihaknya menerjunkan ratusan personel untuk memastikan tidak terdapat sektor ekonomi yang terlewat.
Katanya, sebanyak 191 petugas lapangan diterjunkan dengan metode pendataan langsung dari rumah ke rumah dan menyisir pelaku usaha.