Pada sisi lain, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir dalam APBD Murni 2026 ditetapkan sebesar Rp200 miliar. Meski memiliki potensi penerimaan yang besar, pemerintah menilai keberhasilan program tetap harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat dan perbaikan tata kelola parkir.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar menilai program parkir berlangganan memiliki prospek yang menjanjikan apabila mampu menjangkau lebih banyak pengguna kendaraan.
Berdasarkan data Dishub, jumlah kendaraan di Samarinda saat ini mencapai sekitar 971 ribu unit, terdiri dari 886 ribu kendaraan roda dua dan sisanya kendaraan roda empat.
“Jika seluruh pemilik kendaraan berpartisipasi dalam program parkir berlangganan, tentu hal ini akan sangat mendukung peningkatan PAD karena potensinya sangat besar,” kata Deni.
BACA JUGA: Jukir Liar Kuasai Parkir Pasar Segiri, Dishub Siapkan Pihak Ketiga Sebagai Pengelola
Meski demikian, ia menekankan pemerintah harus lebih gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami keuntungan yang diperoleh dari program tersebut.
Menurutnya, warga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai cakupan lokasi parkir berlangganan dan manfaat yang diterima setelah membayar iuran tahunan.
Deni juga meminta pemerintah memastikan seluruh juru parkir yang terlibat berada dalam pembinaan resmi Dishub. Langkah tersebut penting untuk menciptakan sistem perparkiran yang tertib dan menghindari munculnya pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
“Kami tidak ingin masih ada juru parkir yang beroperasi di luar pembinaan Dishub sehingga berpotensi menimbulkan pungutan yang tidak sesuai ketentuan,” ujarnya.