Sebenarnya, dedikasi kader tak perlu diragukan. Tingkat kunjungan Posyandu di sejumlah wilayah bahkan telah melampaui 80 persen.
Untuk menjangkau orang tua yang bekerja, beberapa Posyandu rela membuka layanan hingga malam hari.
Namun, semangat itu belum sepenuhnya didukung dari sisi operasional. Kader di wilayah Bontang Lestari, misalnya, masih harus menanggung biaya listrik dan air secara pribadi.
“Biaya operasional seperti listrik dan air masih dipotong dari gaji kami."
"Untuk sweeping pun, kami perlu biaya bahan bakar karena wilayahnya luas,” ungkap perwakilan kader yang tak mau disebutkan namanya.
Tantangan tak berhenti di situ. Ilianti, kader Posyandu Sejahtera Etam Kelurahan Guntung, mengungkap fenomena yang cukup memprihatinkan: rendahnya partisipasi dari sebagian masyarakat berpendidikan.
“Justru yang tidak datang ke Posyandu sering kali yang berpendidikan."
BACA JUGA:SDN 003 Bontang Barat Menunggu Penyerahan ke Kutim
"Mereka merasa lebih tahu, sehingga data yang diberikan asal-asalan. Kami sudah datangi dan hubungi, tapi sering diabaikan,” katanya.
Kondisi ini menjadi ironi. Ketidakakuratan data justru bisa memperbesar risiko stunting, karena intervensi tidak berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Para kader berharap, pemerintah tidak hanya fokus pada target penurunan angka stunting, tetapi juga memperkuat sistem pendukung di akar rumput—mulai dari fasilitas, anggaran operasional, hingga edukasi masyarakat.
Sebab, penanganan stunting bukan sekadar program, melainkan kerja kolaboratif yang membutuhkan data akurat, fasilitas memadai, dan kesadaran bersama. (Michael Fredy Yacob)