APBD Balikpapan Defisit hingga Rp 600 Miliar

Abdulloh. (Ryan/Disway) -- Balikpapan, diswaykaltim – Memasuki hari ketiga rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balikpapan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Balikpapan, mencuat angka Rp 600 miliar defisit APBD tahun ini. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Balikapan Abdulloh, yang ditemui setelah rapat, Rabu (22/4). "Dalam sejarah, baru kali ini terjadi. Makanya mungkin pemerintah pusat mengeluarkan Perpu dalam rangka menangani COVID-19. Karena urgensi penanganan," ujarnya. Dijelaskannya, peraturan yang dimaksud adalah, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai refocusing anggaran di bawah kewenangan wali kota. Artinya, tidak akan ada rapat paripurna membahas refocusing itu dan DPRD hanya menerima laporan. "Jadi rapat hari ini  (kemarin, red) mengenai laporan refocusing atau reposisi APBD 2020. Nanti dilengkapi dengan perkada (peraturan kepala daerah)," urainya. Menurut Abdulloh, defisit anggaran mencapai Rp 600 miliar itu muncul dari prediksi pengurangan dari dana bagi hasil (DBH) Kaltim yang dipotong hingga 65 persen, bantuan keuangan (bankeu) Kaltim yang dipangkas hingga 50 persen, DBH pusat, dana alokasi khusus (DAK) pusat dan antisipasi tidak terpenuhinya pendapatan asli daerah (PAD). "Untuk rincian reposisi anggaran itu, kami hanya mendapat salinannya. Belum kami lihat. Silakan tanyakan ke pemkot. DPRD hanya menerima laporan," ujar Abdulloh. Saat ditanya kemungkinan dihapusnya anggaran elektronik (ekin) atau tunjangan kinerja untuk aparatur sipil negara (ASN), Abdulloh menjawab dengan tegas akan memberi tekanan dan saran kepada pemkot. Menurutnya agar anggaran tersebut tetap dipertahankan. Karena menurutnya ekin sumber kehidupan bagi ASN.  "Kasihan. Kami punya slogan mengobati penyakit jangan sampai membuat penyakit baru," tegasnya. Terpisah, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dalam rilis gugus tugas, Rabu (22/4) petang membenarkan kemarin adalah hari terakhir rapat bersama DPRD. Mengenai reposisi anggaran itu, menurutnya akan difokuskan untuk membiayai keperluan selama penanganan COVID-19. Seperti membiayai tenaga medis, pembelian alat pernapasan ventilator dan penunjang lainnya. Serta pemberian bantuan sosial kepada warga terdampak. "Saya belum menerima laporan (hasil rapat), yang pasti kita fokus menangani COVID-19," ujarnya. (ryn/hdd)