Hal itu menyusul masukan dari DPRD agar peran OPD dalam pengawasan distribusi BBM dapat dioptimalkan melalui tambahan dukungan anggaran.
“Nanti akan kami sampaikan dan dibahas lebih lanjut terkait kebutuhan pengawasan,” ujarnya.
Kamius menilai distribusi BBM harus diawasi secara serius karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Jika pengawasan lemah, maka potensi penyimpangan hingga antrean panjang akan semakin besar.
BACA JUGA: Demo Sopir Truk di Balikpapan: Antre Solar 3 Hari, Barcode Dipakai Orang Lain
Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin persoalan distribusi BBM terus berulang dan merugikan masyarakat di Kutai Barat.
“Kami tentu ingin distribusi berjalan lebih tertib dan masyarakat tidak dirugikan,” katanya.
Ia juga memastikan pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi di lapangan untuk mengetahui berbagai kendala yang selama ini menghambat pengawasan distribusi BBM.
Menurutnya, pengawasan yang kuat hanya dapat tercapai apabila seluruh pihak terlibat aktif dan memiliki komitmen yang sama dalam menjaga distribusi BBM tetap sesuai aturan.
BACA JUGA: Usai Demo Sopir Truk, BPH Migas Tambah Kuota Solar Balikpapan Jadi 104 Ton per Hari
“Kami ingin semua persoalan bisa diikuti bersama-sama dan ditangani secara maksimal,” tegasnya.
Pemerintah daerah berharap pembentukan tim pengawasan nantinya mampu meningkatkan efektivitas pengawasan distribusi BBM di Kutai Barat.
Dengan pengawasan yang lebih optimal, distribusi BBM diharapkan berjalan lancar, tepat sasaran, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata.
“Kami berkomitmen menjaga agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan distribusi BBM berjalan dengan baik,” tutup Kamius.