Ia berharap masyarakat dapat melihat kebijakan tersebut secara proporsional.
“Silakan publik menilai, karena itu bagian dari kontrol sosial, tetapi saya juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik, termasuk dalam hal koordinasi internal yang membutuhkan kepercayaan tinggi."
Rudy Mas’ud juga membeberkan alasan di balik ketatnya pengawalan protokol dan tim humas saat dirinya berhadapan dengan awak media.
BACA JUGA:Aliansi Rakyat Kaltim Kecewa, DPRD Kosong Saat Penyerahan Pakta Integritas
Sebab selama ini kerap menimbulkan kesan adanya pembatasan terhadap wawancara singkat atau doorstop di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Rudy menegaskan bahwa dirinya tidak pernah secara pribadi melarang interaksi dengan pers.
Melainkan terdapat mekanisme internal yang diterapkan sebagai langkah antisipatif, agar informasi yang disampaikan tetap akurat dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Memang tidak ada larangan bagi pers untuk bertanya atau melakukan wawancara, hanya saja teman-teman di Pemprov sering membatasi agar isu tertentu tidak mendadak viral ke arah negatif, karena ada kekhawatiran jika saya bicara tanpa koordinasi data dengan dinas terkait, pernyataannya bisa terkesan terburu-buru,” ujar Rudy dengan penjelasan yang lugas di hadapan wartawan.
Ia menjelaskan bahwa pembatasan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kekhawatiran dari tim internal.
Khususnya protokol dan humas, yang merasa bertanggung jawab menjaga konsistensi informasi yang keluar dari kepala daerah, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.
“Staf saya sering bilang, ‘Pak, biar kami saja yang bicara. Kalau kami salah, Bapak bisa meluruskan. Tapi kalau Pak Gubernur yang salah bicara, tidak ada lagi yang bisa mengoreksi Bapak,’ tuturnya.
Menurut Rudy, posisi seorang gubernur memang memiliki konsekuensi besar dalam setiap pernyataan yang disampaikan.
BACA JUGA:Andi Harun Puji Demonstran 214, Kerusakan Teras Samarinda Tidak Signifikan
Sehingga kehati-hatian menjadi hal yang tidak bisa dihindari dalam proses komunikasi publik, terutama ketika menyangkut isu strategis yang sensitif dan berpotensi menimbulkan reaksi luas.
Meski demikian, Rudy justru mendorong agar insan pers tetap menjalankan fungsi kontrol secara maksimal.
Termasuk memberikan kritik atau koreksi terhadap kebijakan maupun pernyataan dirinya apabila dinilai tidak tepat atau menyimpang dari kepentingan publik.