KUKAR, NOMORSATUKALTIM— Sejumlah mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) menggelar aksi di Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Kamis 2 April 2026.
Aksi berujung kekecewaan. Pasalnya, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman tidak dapat menemui massa aksi yang telah datang untuk menyampaikan sejumlah tuntutan.
Koordinator lapangan aksi, Ibnu Sayyaf Sabililhaq, mengatakan ketidakhadiran bupati menjadi bentuk kurangnya respons terhadap aspirasi mahasiswa yang telah berulang kali melakukan aksi serupa.
“Kami menyoroti kondisi jalan, terutama di wilayah hulu dan hilir, yang masih banyak berlubang dan belum layak. Selain itu, kami juga menuntut agar fasilitas daerah yang sudah dibangun dirawat dengan baik, bukan hanya sekadar dibangun,” ujar Ibnu, kamis (2/4/2026).
BACA JUGA:Kukar Berpeluang Dapat Fasilitas Peternakan Terpadu, Sentra Penetasan Ayam Disiapkan di Muara Kaman
Ia menambahkan, persoalan pendidikan di wilayah pedesaan juga menjadi perhatian serius. Menurutnya, masih terdapat ketimpangan kualitas pendidikan di sejumlah desa di Kukar.
“Pendidikan di desa masih jauh dari kata layak. Ini menjadi salah satu tuntutan kami yang akan terus kami suarakan,” katanya.
Ibnu menegaskan, mahasiswa merasa kecewa karena aksi yang dilakukan berulang kali belum membuahkan hasil yang konkret.
“Kami sudah berkali-kali melakukan aksi di sini, tapi hasilnya nihil. Seolah setiap aksi kami selalu berakhir tanpa kepastian,” ucapnya.
BACA JUGA:Libatkan Komunitas, Wabup Kukar Matangkan Pembangunan Skatepark di Taman Pujasera
BACA JUGA:Libatkan Komunitas, Wabup Kukar Matangkan Pembangunan Skatepark di Taman Pujasera
Sebagai tindak lanjut, mahasiswa berencana melayangkan surat resmi dalam dua hingga tiga hari ke depan, sekaligus kembali menggelar aksi demonstrasi.
“Surat sudah kami kirim sejak Selasa, 31 Maret 2026. Dalam waktu dekat kami akan kembali turun aksi,” tegasnya.
Sementara itu Presiden Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara, Zulkarnain mengatakan bahwa Bupati Kutai Kartanegara tidak peduli kepada masyarakat, mengingat setiap aksi yang dilakukan tidak pernah hadir.
" Seharusnya, jika pemerintah peduli dan pro terhadap masyarakat, mereka hadir bersama masyarakat, berdialog, dan membahas persoalan-persoalan yang ada,"ucap Zulkarnain.
BACA JUGA:Izin Kios Terancam Dicabut, 40 Persen Pedagang Tangga Arung Square Tenggarong belum Buka Lapak
Menurutnya masih banyak persoalan mendesak di Kutai Kartanegara yang hingga saat ini belum terselesaikan. Salah satunya adalah kondisi Jalan Penghubung menuju Kota Bangun
"Kerusakan sepanjang kurang lebih 9 kilometer. Namun, pada tahun ini, perbaikan yang dilakukan hanya sekitar 900 meter,"jelasnya.
Ia berharap hal ini bisa segera dituntaskan oleh Bupati Kutai Kartanegara mengingat anggaran di tahun 2025-2026 cukup besar.
"Melalui penyampaian ini, kami menegaskan adanya ketidakpuasan dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah daerah dalam menangani persoalan yang ada,"pungkasnya.