PASER, NOMORSATUKALTIM - Setelah menuai sorotan dari anggota dewan, industri peternakan ayam petelur yang dikelola Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Paser juga mendapat kritik tajam dari Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Purwadi Purwoharsojo.
Menurut Purwadi, organisasi perangkat daerah (OPD) yang berperan sebagai eksekutor kebijakan dalam membantu kepala daerah semestinya paham akan tupoksinya.
"OPD itu kan tugasnya membantu mem-back up kepala daerah. Itu dipelajari tupoksinya supaya tidak salah arah," kata Purwadi, Sabtu 21 Februari 2026.
Dengan demikian, ia mempertanyakan regulasi yang memberbolehkan dinas untuk mengelola usaha secara mandiri, karena hal itu dianggap justru di luar tupoksi perangkat daerah.
BACA JUGA: DPRD Paser Soroti Dinas Kelola Ayam Petelur, Kadis Sebut untuk Kendalikan Inflasi
BACA JUGA: Pemkab Paser Larang Aktivitas THM dan Batasi Jam Operasional Kafe Selama Ramadan
Peran Disbunak Paser dalam mengelola peternakan ayam dianggap seolah mengabaikan peran dari Perusahan Umum Daerah (Perusda).
"Harus ditemukan aturan yang mengatakan mereka (Disbunak Paser) boleh berbisnis (mengelola peternakan ayam petelur)," tuturnya.
Idealnya, kata Purwadi, pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran lembaga ekonomi, seperti koperasi hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan di-back up oleh Perusda yang bisa bermitra dengan pihak ketiga.
Sementara peran dari OPD hanya berupa pembinaan, monitoring dan evaluasi dari target-target kinerja sesuai program pemerintah daerah yang ada.
BACA JUGA: Disperindagkop UKM Paser Usulkan 5.400 Tabung LPG 3 Kg untuk Penuhi Kebutuhan selama Ramadan
"Harusnya Disbunak memperkuat lembaga ekonomi, dari tinggkat desa sampai kabupaten melalui pelatihan, pendampingan sampai membantu akses modal ke perbankan," jelasnya.
Begitupun peran dari Perusda, menurutnya jika diberi kewenangan dalam mengelola usaha harus dikerjakan dengan profesional.
"Untuk perusda jika dikasih kewenangn harus profesional dalam pengelolaan supaya transparan, dan benar-benar berpengaruh terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah)," ujarnya.