BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Pertumbuhan transaksi digital di Kaltim meningkat tajam sepanjang 2025.
Data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan mencatat, transaksi QRIS mencapai 47 juta hingga triwulan III 2025, dengan nilai mencapai Rp 5,7 triliun.
Angka tersebut tumbuh lebih dari dua kali lipat dibanding tahun lalu.
Peningkatan transaksi ini menjadi dasar bagi TP2DD Balikpapan, PPU, dan Paser untuk memperluas digitalisasi layanan publik.
Tiga daerah tersebut menggelar High Level Meeting TP2DD, Jumat (5/12/2025), dengan fokus pada akselerasi penerapan kanal pembayaran digital untuk layanan pemerintah daerah.
BACA JUGA:Harga Ayam di Pasar Olah Bebaya Melak Naik Jelang Natal dan Tahun Baru
Sekda Balikpapan Muhaimin menyampaikan bahwa perluasan digitalisasi membutuhkan penguatan regulasi.
Menurutnya, layanan digital akan sulit berkembang apabila perangkat daerah belum memiliki payung hukum yang jelas dalam tata kelola pendapatan dan pengeluaran.
Bupati PPU, Mudyat Noor menekankan efisiensi proses bisnis sebagai alasan utama percepatan digitalisasi.
Ia meminta agar perangkat teknis di daerahnya menjaga konsistensi implementasi digitalisasi, terutama pada layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari, mengatakan penerapan digitalisasi harus menyentuh seluruh lapisan agar membentuk ekosistem layanan publik yang terintegrasi.
BACA JUGA:Supplier Beras Premium Balikpapan Teken Pakta Integritas, Harga Patuh HET Rp15 Ribu/Kg
Ia menilai, transparansi transaksi menjadi faktor penting untuk meningkatkan disiplin pembayaran retribusi dan pajak daerah.
Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Ariadi, memaparkan arah kebijakan sistem pembayaran 2025-2026.
Bank Indonesia mendorong penguatan stabilitas sistem pembayaran sekaligus percepatan ekonomi digital melalui penyediaan sistem pembayaran CeMuMuAH.