3.Pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional.
4.Tata kelola pemerintahan yang efektif dan bersih.
Data yang rinci dari sensus, seperti struktur ketenagakerjaan di berbagai sektor ekonomi, akan menjadi dasar penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menyelaraskan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri.
“Melalui data ini, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor yang kekurangan tenaga kerja terampil, khususnya di industri manufaktur berteknologi tinggi, sehingga program pelatihan dan anggaran dapat lebih tepat sasaran,” tutur Amalia.
Lebih jauh, BPS menilai sensus ekonomi kali ini juga penting untuk mendukung kebijakan digitalisasi UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Melalui pemetaan tren adopsi teknologi digital, pemerintah dan pelaku industri bisa merancang strategi agar UMKM naik kelas dan masuk rantai pasok global.
BACA JUGA:11 Tahun dengan Gerobak Pentol Ojo Lali di Kutai Barat, Hadi Suwito Raup Jutaan Rupiah Tiap Bulan
“Data ini penting agar kebijakan stimulus fiskal dan insentif investasi benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan digital yang berkelanjutan,” tambahnya.
Sensus juga akan memberikan informasi akurat terkait potensi investasi dan penghiliran industri, yang dapat digunakan untuk memperkuat nilai tambah komoditas dalam negeri serta meningkatkan daya tahan ekonomi terhadap guncangan eksternal.
Selain itu, kegiatan ini akan membantu pemerintah mengidentifikasi potensi ekonomi daerah yang belum tergarap optimal, seperti sektor pariwisata, agrobisnis, dan industri kreatif.
Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa.
Amalia mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini dengan memberikan data yang akurat dan transparan.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 merupakan tanggung jawab bersama.