Pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp50 miliar, digunakan untuk penyertaan modal ke BUMD, tanpa perubahan dari anggaran murni. Dengan mekanisme ini, SiLPA 2024 dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah provinsi.
Hamas menekankan bahwa perubahan nominal ini disetujui bersama DPRD dan diharapkan dapat mengoptimalkan pendanaan prioritas pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan.
Selain itu, Banggar DPRD Kaltim memberi catatan khusus terhadap rendahnya serapan anggaran pada semester pertama 2025. Beberapa sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan umum dan tata ruang rata-rata masih menyerap di bawah 30 persen.
DPRD meminta Pemprov mempercepat proses pengadaan barang dan jasa agar manfaat program segera dirasakan masyarakat.
Tak hanya itu, DPRD menyoroti mekanisme penyertaan modal ke BUMD. "Pelaksanaan realisasi penyertaan modal ditangguhkan sampai peraturan daerah terkait disahkan," bunyi rekomendasi Banggar.
Dewan juga meminta agar penyertaan modal mengikuti mekanisme perundangan, mulai dari persetujuan RUPS hingga analisis kelayakan bisnis.
Meski anggaran pendidikan ditetapkan Rp3,63 triliun atau 16,72 persen dari total APBD Perubahan, Namun, angka tersebut masih di bawah ketentuan minimal 20 persen. DPRD mendesak agar anggaran pendidikan lebih difokuskan pada kewenangan provinsi, seperti, Perbaikan sarana prasarana SMA/SMK, Peningkatan kesejahteraan guru, Akses pendidikan di daerah pelosok.
Di sektor kesehatan, DPRD mendorong Pemprov mempercepat program penanggulangan stunting serta pemerataan layanan kesehatan di wilayah yang sulit dijangkau.
BACA JUGA: DPRD Kutai Barat Sahkan Perubahan APBD 2025, Proyeksi Pendapatan Ditetapkan Sebesar Rp4,91 Triliun
Dengan persetujuan Raperda APBD Perubahan 2025, Pemprov Kaltim akan membawa dokumen ke Kementerian Dalam Negeri untuk evaluasi. Hasil evaluasi nantinya menjadi dasar pelaksanaan anggaran, dengan harapan program prioritas segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kaltim.
DPRD menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara legislatif dan eksekutif agar pembangunan daerah berjalan efektif dan tepat sasaran, menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga Kaltim.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa kesepakatan APBD Perubahan ini akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk evaluasi.
"Alhamdulillah, kita sudah menandatangani kesepakatan bersama DPRD terkait rancangan APBD perubahan. Setelah evaluasi Kemendagri turun, barulah kita tetapkan dan jalankan perubahannya. Fokus anggaran ini meliputi penyesuaian pendidikan gratis untuk UKT perguruan tinggi, bonus atlet, serta peningkatan kualitas pendidikan dan lingkungan hidup," jelas Sri.
BACA JUGA: Tok, APBD Perubahan Paser 2025 Disetujui Rp 4,9 Triliun
Ia menambahkan, penyertaan modal BUMD tetap sesuai ketentuan dan tidak ada tambahan. Mekanismenya akan mengikuti peraturan yang berlaku.