Namun, upaya tersebut tetap membutuhkan peran pemerintah provinsi agar hasilnya lebih efektif.
“Memang harus begitu. Kalau sampai ada tumpang tindih domisili dengan kedudukannya, penertibannya harus diminta. Itu peran Disdukcapil provinsi,” ucapnya.
Jimmi menekankan, pemerintah provinsi perlu hadir sebagai penengah atau “wasit” dalam menyelesaikan masalah ini. Menurutnya, tanpa peran provinsi, konflik akan terus berulang.
“Wasit mestinya mendamaikan, menunjukkan bagaimana aturan yang benar. Supaya posisi masyarakat kita ini dalam posisi yang jelas semua. Jangan sampai menimbulkan konflik yang mengaburkan posisi kita masing-masing,” jelasnya.
BACA JUGA:APBD Kutim Merosot Jadi Rp9,9 Triliun, DPRD Hanya Bisa Lakukan Cross Check Anggaran
Dengan begitu, ia berharap konflik perbatasan yang sempat memanas dapat diredam, dan masyarakat tidak lagi terombang-ambing oleh provokasi.
Lebih jauh, Jimmi mengingatkan agar energi Kutim tidak habis hanya untuk adu klaim wilayah. Menurutnya, sudah saatnya perhatian difokuskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
“Itu seharusnya substansinya ke sana. Bukan kita mau ini Bontang, ini Kutim. Gara-gara konflik, jadi tidak ada yang terbangun. Sudah sudahlah,” tandasnya.
Sebagai wujud komitmen, Pemkab Kutim akan membangun jalan sepanjang empat kilometer di kawasan Sidrap melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Ada PKS nya nanti untuk membangun jalan di situ. Dan daerah yang enklave itu memang harus dimaksimalkan,” terang Jimmi.
Pembangunan infrastruktur dasar itu, lanjutnya, sangat penting untuk membuka akses layanan publik, termasuk kesehatan, bagi masyarakat perbatasan.
Menutup keterangannya, Jimmi menanggapi santai pernyataan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, yang menyebut pihaknya masih akan memperjuangkan Sidrap sebagai wilayah Bontang.
“Silakan dan tetap semangat berjuang. Namanya juga usaha, kan? Jangan buang-buang energi. Tapi seharusnya diarahkan ke hal-hal yang produktif,”tutupnya.
BACA JUGA:Mogok Kerja Guru di Kutai Barat Berakhir, Spanduk Diturunkan Usai TPP Diakomodir