BERAU, NOMORSATUKALTIM - Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami menekankan 3 isu utama yang dinilai perlu menjadi fokus pemerintah daerah, diantaranya pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan infrastruktur dan meningkatnya angka pengangguran terbuka.
Ia mengungkapkan, terkait kemiskinan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Berau tercatat sebanyak 12.350 jiwa atau setara dengan 5,08 persen dari total penduduk.
Menurutnya, angka ini masih menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi. “Kami mendorong pemerintah daerah menjalankan program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran," ungkap Sutami, Sabtu 6 September 2025.
Dirinya mencontohkan, seperti penguatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pembukaan lapangan kerja, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus menjadi prioritas.
BACA JUGA: Serapan Anggaran Semester Pertama Lambat, Sekda Berau Optimistis Bisa Kejar di Triwulan Berikutnya
Sutami menegaskan, pentingnya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
"Evaluasi yang menyeluruh, diharapkan mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan dalam lima tahun ke depan," harapnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti ketidakmerataan pembangunan sarana dan prasarana di sejumlah wilayah, terutama di pedalaman dan pesisir.
Menurutnya, sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Berau seharusnya mendapat perhatian lebih besar dalam penyediaan infrastruktur dasar.
BACA JUGA: Berau Dapat Tambahan 58 Titik Internet Gratis dari Pemprov Kaltim
BACA JUGA: Disiplin ASN Berau Kini Bisa Diawasi Via Aplikasi I'DIS
“Pemerintah daerah perlu mempercepat pemerataan pembangunan agar konektivitas wilayah semakin baik, perekonomian merata, dan masyarakat siap menghadapi dampak strategis keberadaan IKN,” tuturnya.
Selanjutnya, terkait meningkatnya angka pengangguran terbuka dari 4,95 persen menjadi 5,15 persen. Kenaikan ini dinilai sebagai sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif.
“Ini bukan hanya persoalan kurangnya lapangan kerja, tetapi juga kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar," ujarnya.