Menurutnya, tindakan ini bukan sekadar penertiban, melainkan bentuk penegakan aturan demi menciptakan keadilan dalam industri transportasi daring di Kaltim.
BACA JUGA: Selalu Mangkir Diundang Audiensi, Wagub Kaltim Ancam Cabut Izin Operasional Maxim di Bumi Etam
"Kami ingin semuanya taat aturan. Kami paham bahwa dalam setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Tapi yang terpenting adalah kejelasan arah dan komitmen semua pihak untuk mematuhi hukum yang berlaku," tegasnya.
Salah satu aplikator, yakni Maxim, secara khusus disebut telah melanggar komitmen.
Sebelumnya, mereka sempat diizinkan kembali beroperasi dengan syarat akan menyesuaikan tarif.
Namun hingga kini, tidak ada tindak lanjut.
BACA JUGA: Pemprov Kaltim Tetapkan Tenggat Waktu Penyelesaian Tuntutan Ojol, AMKB: Dishub Kurang Tegas
BACA JUGA: Driver Ojol Demo di Kantor Grab Samarinda, Tuntut Kembalikan Tarif Sesuai SK Gubernu
"Waktu itu kantor Maxim dibuka kembali karena mereka membuat pernyataan bersedia taat pada SK Gubernur. Tapi ternyata hanya sebatas janji. Faktanya, tidak ada realisasi," kata Edwin.
Sementara itu, para taksi Online yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) menyambut baik keputusan ini.
Dalam pertemuan terbuka bersama Dishub dan Satpol PP, Koordinator AMKB, Lukmanil Hakim, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya.
"Terima kasih banyak kepada Bapak dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP yang telah menunjukkan ketegasan dalam menghadapi pelanggaran tarif ini,"ujar Lukman.
BACA JUGA: Bentrok Jukir dan Driver Ojol di Samarinda: ASN Akui Memukul Demi Bela Anak
BACA JUGA: Usai Bentrok Jukir dan Ojol, Dishub Samarinda Larang Penarikan Parkir di Warung Makan Jalan Merbabu
Menurutnya, langkah penyegelan ini adalah bentuk keadilan bagi seluruh mitra pengemudi yang selama ini merasa dirugikan oleh tarif yang terlalu rendah.