Wilayah tersebut memiliki potensi besar dalam industri sawit, namun terkendala oleh infrastruktur dan tata kelola yang terbatas.
BACA JUGA: Pemekaran 3 Kecamatan di Mahulu Masih Menunggu Keputusan Kemendagri
BACA JUGA: Usulan Pemekaran Berau Pesisir Terganjal Kebijakan Moratorium Nasional
“Termasuk dalam rangka untuk pengembangan hilirisasi dari sisi sawit karena di sana banyak urusan sawit,” tambahnya.
Masyarakat di 9 desa tersebut adalah yang paling diuntungkan jika pemekaran terealisasi.
Selain mempercepat pelayanan publik, pemekaran juga dinilai sejalan dengan cita-cita keadilan pembangunan antarwilayah di Kutai Timur.
Agusriansyah juga menekankan bahwa desa-desa tersebut memiliki nilai historis dan filosofis yang kuat.
BACA JUGA: Demi Permudah Pelayanan, DPRD Kukar Setujui Pemekaran Wilayah di Pesisir
BACA JUGA: Juan Jenau: Sebagai Ketua Pansus Pemekaran, Saya Ingin Mewujudkan Kesejahteraan Mahulu
“Yang kedua, di sana merupakan desa-desa tua secara filosofis. Desa Kridha, Desa Sakan,” ungkapnya.
Agusriansyah mendorong agar rencana ini menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka menengah pemerintah daerah selama 5 tahun ke depan.
Menurutnya, Sangkulirang Seberang perlu menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
“Itu sebenarnya dalam rangka untuk mempercepat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Saya rasa itulah yang harus dipikirkan 5 tahun ke depan dan dituangkan dalam rencana strategi pemerintah,” tutupnya.
BACA JUGA: Pemekaran Kecamatan di PPU, Wilayah Sepaku Diserahkan ke OIKN
BACA JUGA: PPU Siapkan Wilayah Baru Pengganti Sepaku, Minta 50 Hektare dari Bank Tanah
Pemekaran Sangkulirang Seberang bukan hanya soal pembagian wilayah, tetapi strategi konkret untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, mendorong pengembangan ekonomi lokal, dan mewujudkan pemerataan pembangunan di Kutai Timur.