“Sepanjang saya menjabat, lampu jalan di area bandara belum pernah menyala. Sekarang sudah ada penerbangan malam, tentu penerangan di jalur tersebut sangat dibutuhkan,” ungkapnya.
BACA JUGA: Pagelaran Budaya di Berau Didorong Masuk Dalam Kharisma Event Nusantara
Sri juga menyoroti sistem hybrid yang selama ini digunakan dalam pengelolaan PJU, yang menggabungkan antara tenaga surya (PLTS) dan listrik dari PLN.
Ia menilai, sistem ini menyulitkan dari sisi pemeliharaan dan dapat menambah beban anggaran daerah.
“Kalau rusak, tidak ada yang merawat. Kalau memang bisa pakai PLTS sepenuhnya, lebih baik. Kenapa harus hybrid kalau justru menambah beban, baik dari sisi teknis maupun biaya listrik?” tegasnya.
Sri menambahkan, jika memang PLN menyampaikan keberatan terhadap sistem hybrid, pemerintah daerah siap berdiskusi dan mencari solusi bersama.
BACA JUGA: Penanganan Jalan di Kota Menjadi Fokus Utama Pemkab Berau, Total Anggaran Rp15 Miliar
BACA JUGA: DPMPTSP Berau Dorong Peningkatan Kualitas Layanan Publik Melalui Digitalisasi
Sri juga menegaskan bahwa layanan PLN tetap digunakan di berbagai fasilitas pemerintah, sehingga penyusunan solusi bisa dilakukan secara proporsional.
“Ini bisa dibicarakan. Tapi saya rasa hybrid cukup sampai di sini. Lebih baik kita evaluasi, karena juga akan memperberat beban pembayaran listrik,” tambahnya.
Untuk itu, ia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai OPD terkait, agar segera menyusun langkah konkret dalam penanganan PJU.
Sri menegaskan pentingnya pemerataan penerangan di seluruh wilayah, baik jalan poros maupun lingkungan permukiman.
BACA JUGA: Tingkatkan Daya Saing Produk Lokal Dengan Standar Kemasan dan Pelabelan yang Berkualitas
BACA JUGA: Disdik Berau Perketat Pengawasan SPMB 2025, Waspadai Praktik Murid Titipan
“Penerangan jalan bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut pelayanan publik dan wajah daerah. Saya minta ini ditindaklanjuti dengan serius,” tutupnya.