SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Gagasan pendirian Sekolah Rakyat di Samarinda menuai sorotan tajam dari Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
Anggota Komisi IV, Anhar menilai konsep sekolah tersebut perlu dikaji ulang secara menyeluruh, terutama terkait tujuan, sasaran, dan urgensinya bagi kota yang berstatus ibu kota provinsi.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, sekolah rakyat yang dibangun oleh Wali Kota Samarinda harus jelas peruntukannya untuk siapa, ia menilai seluruh sekolah memang diperuntukkan untuk rakyat.
“Saya mempertanyakan hakikat Sekolah Rakyat itu apa. Semua sekolah memangnya bukan untuk rakyat? Lalu untuk siapa? Kalau dilihat dari namanya saja sudah ambigu,” ujar Anhar beberapa waktu lalu.
BACA JUGA : Disdikbud Kaltim Sebut Payung Hukum SPMB Sekolah Berasrama Sudah Ada, Klaim SMA 10 Samarinda Sesuai aturan
Menurutnya, jika sekolah itu diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem, maka harus didasarkan pada data valid. Samarinda, sebagai ibu kota Kalimantan Timur, dinilainya tak lagi relevan menerima program berbasis kemiskinan ekstrem.
“Kalau mengikuti syarat utamanya, berarti masih banyak warga miskin ekstrem di Samarinda. Padahal pemerintah sendiri sering menyebutkan angka pengangguran dan kemiskinan ekstrem terus menurun. Ini kontradiktif,” tegasnya.
Ia menambahkan, daripada membangun sekolah khusus, seharusnya pemerintah fokus menyamaratakan kualitas semua sekolah, baik dari segi infrastruktur, kurikulum, maupun layanan pendukung lainnya.
Dengan begitu, tidak ada lagi istilah sekolah unggulan atau sekolah pinggiran.
BACA JUGA : Hadiri Haul ke-55 Bung Karno, Andi Harun Sampaikan 3 Pesan Penting Berikut
BACA JUGA : Food Truck Ramaikan Parkiran Teras Samarinda, Perumda Varia Niaga Uji Terobosan Baru untuk Gairahkan UMKM
“Idealnya semua sekolah dibuat setara, semua sekolah harus unggul. Jangan masyarakat repot hanya karena perbedaan kualitas antarsekolah. Pemerintah harus menyiapkan fasilitas pendidikan yang merata,” katanya.
Anhar juga menyentil pembentukan berbagai satuan tugas pendidikan yang menurutnya terlalu banyak namun tidak menjawab persoalan pokok dalam dunia pendidikan.
“Sekarang semua bentuknya satgas. Padahal yang dibutuhkan itu terobosan nyata, proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur besar. Pendidikan itu harusnya diarahkan ke pemerataan, bukan pengkotakan,” ujar dia.
Ia menekankan pentingnya pengambilan kebijakan berbasis kajian mendalam dan data dari lembaga resmi seperti BPS. Anggaran besar, kata dia, tidak boleh digunakan tanpa perhitungan dan relevansi yang kuat.