Kaltara Raih Predikat BB

Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie menerima LHE SAKIP 2019 Pemprov Kaltara dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB Muhammad Yusuf Ateh di Inayal Putri Bali Hotel, Nusa Dua, Bali, Senin (27/1).(humas) DENPASAR, DISWAY - Pemprov Kaltara memenuhi rekomendasi perbaikan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) seperti yang diharapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Berdasarkan laporan hasil evaluasi (LHE) SAKIP 2019, Pemprov Kaltara mencapai predikat BB. Atau setingkat lebih baik dibanding raihan SAKIP 2018 yang berpredikat B. LHE SAKIP 2019 Wilayah II untuk Pemprov Kaltara, diterima Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB Muhammad Yusuf Ateh yang mewakili Menpan-RB Tjahjo Kumolo pada acara SAKIP Award 2019 di Inaya Putri Bali Hotel, Senin (27/1). Atas capaian ini, gubernur berterima kasih kepada jajaran Inspektorat Kaltara dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah bekerja sama dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah, serta melakukan perbaikan dalam implementasi SAKIP. "Alhamdulillah, Kaltara berhasil meraih hasil evaluasi SAKIP predikat BB bersama Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), DKI Jakarta, Kalimantan Timur (Kaltim), dan Bali. Ini berarti, hasil evaluasi SAKIP Provinsi Kaltara 2019 mengalami peningkatan dibanding 2018 yang berpredikat B," katanya. Irianto menyatakan bahwa ada peluang besar bagi Kaltara untuk memperbaiki predikatnya menjadi A pada tahun depan. "Hal ini telah diwanti-wanti oleh Pak Muhammad Yusuf Ateh, bahwa Kaltara dapat mengejar provinsi lainnya, khususnya di wilayah II dalam hasil evaluasi SAKIP ke depan. Ini karena Kaltara, implementasi SAKIP-nya terus meningkat dan membaik dari tahun ke tahun. Sejauh ini, di wilayah II, baru 2 provinsi yang berhasil meraih hasil evaluasi SAKIP 2019 predikat A, yakni Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim)," urainya seperti dirilis Humas Pemprov Kaltara. Pun demikian, yang terpenting saat ini, kata Irianto, Pemprov Kaltara harus dapat memenuhi sejumlah rekomendasi perbaikan implementasi SAKIP yang disampaikan Kemenpan-RB. Di antaranya, perlunya penerapan sistem reward dan punishment berbasis kinerja kepada aparatur pemerintahan. "Kita juga harus lebih mengorientasikan penggunaan anggaran terhadap hasil," ungkap Irianto. Di kesempatan tersebut, Gubernur bersama Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB Muhammad Yusuf Ateh didaulat untuk menyerahkan LHE SAKIP 2019 untuk pemerintah kabupaten/kota di Kaltara. Adapun hasilnya, predikat CC diraih Pemkab Malinau, predikat B diraih Pemkab Bulungan, Pemkab Nunukan, Pemkot Tarakan, dan Pemkab Tana Tidung. Pemprov Kaltara, dalam evaluasi SAKIP berada dalam wilayah II. Di wilayah ini, ada 161 pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Untuk evaluasi SAKIP 2019, khususnya Pemprov di wilayah II, peraih predikat B yakni Kalimantan Tengah (Kalteng), Nusa Tenggara Timur (NTT), Lampung, dan Kalimantan Barat (Kalbar). Lalu, Pemprov peraih predikat BB yakni, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kaltara, DKI Jakarta, Kalimantan Timur (Kaltim)dan Bali. Dan, Pemprov peraih predikat A yakni Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim). Dilihat dari capaiannya, maka untuk regional Kalimantan, urutan peringkat predikat LHE Sakip 2019 adalah Kalsel (A), disusul Kaltara (BB), Kaltim (BB), Kalbar (B) dan Kalteng (B). Secara untuk wilayah II, Kaltara merupakan nomor 4 terbaik setelah Kalsel, Jatim, dan NTB. Guna diketahui, wilayah II sendiri meliputi Provinsi Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Lampung. (*)