Kepala BNPB: Ada Potensi Gempa di IKN Baru

Kepala BNPB Doni Monardo saat mengunjungi korban banjir di daerah Sambutan, Samarinda, kemarin. Tampak pula Gubernur Kaltim Isran Noor ikut mendampingi. ===============   Samarinda, DiswayKaltim.com - Lokasi kawasan ibu kota negara (IKN) baru di sebagian wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) ternyata memiliki potensi bencana gempa. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo, saat rapat koordinasi di Kantor Gubernur Kaltim, dalam kunjunganya ke Kota Samarinda, Rabu (22/1/2020). Ia menegaskan, gempa yang akan terjadi diperkirakan masih kecil. "Potensi gempa ada. Tapi di bawah 5 skala richter," katanya. Hanya saja, kata dia, dari seluruh wilayah Kalimantan, khususnya Kaltim, wilayah IKN tersebut yang paling minim potensinya. Jika dilihat secara menyeluruh, dari historinya, lokasi tersebut paling aman di bandingkan daerah lain. Karena itu lokasi tersebut dipilih oleh pemerintah. "Namun ini perlu kita dalami kembali melalui kerja sama dengan berbagai pihak dan pakar pakar dari berbagai bidang. Untuk mendapat data bersumber periset dan peneliti kiranya apa ancaman bencana terhadap IKN. Pakar geologi, tsunami dan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan," terangnya. Ia mengungkapkan, BNPB telah mendapat tugas resmi dari pemerintah pusat melalui Sekretaris Kabinet untuk melakukan kajian risiko bencana di lokasi calon IKN  itu.  "Khusus Kalimantan sejauh ini daerah yang paling aman dari aspek bencana gempa di Indonesia. Walaupun ada. Tetapi relatif kecil. Namun semua ini akan diketahui melalui kajian lebih dalam dari tim yang dibentuk oleh BNPB. Supaya bisa melakukan mitigasi yang tepat," ujar Doni, saat pemaparan pada Rapat Koordinasi dengan Gubernur Kaltim Isran Noor, Rabu (22/1/2020). Soal hasil dari kajian itu, ia menyebut masih berproses. Namun dalam waktu dekat ia menargetkan dapat selesai. "Saya belum terima laporannya. Butuh waktu mudah-mudahan tidak lama lagi rampung, karena ini kam lintas pakar," ungkapnya. APRESIASI PEMDA Salah satu bencana yang kerap terjadi di Kaltim, di antaranya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta banjir. Khusus untuk Karhutla, dilaporkan pada tahun 2019 terjadi seluas 64 hektare di Kaltim. Luasan ini terbilang kecil dibanding daerah lain. Dan diharapkan bencana tersebut akan berkurang. Sedangkan, di Kalimantan Tengah, disebutkan luas lahan terbakar mencapai 34 ribu hektare. Dodi mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh unsur Muspida Kaltim yang telah maksimal mengendalikan Karhutla. "Karhutla (di Kaltim) paling rendah, di banding provinsi lain. Ini jadi bahan evaluasi, sehingga ke depan, upaya pencegahan jadi program prioritas kami," paparnya. Dari analisa yang diterima, Doni memaparkan bencana Karhutla mayoritas dikarenakan prilaku manusia. Artinya untuk mencegah ini perlu dilakukan terobosan mengubah prilaku agar masyarakat tidak membakar lahannya. "Penyebabnya 99 persen adalah prilaku. Jadi prilaku diubah dan mencarikan solusi agar masyarakat tidak membakar lahan, maka sangat mungkin kebakaran hutan lahan berkurang. Dan saya sangat yakin apabila lingkungan kita bisa jaga, penyebab kebakaran hutan lahan bisa dikurangi," kata Doni. 81 HEKTARE SAWAH TERENDAM Sebelum rapat koordinasi dengan Muspida Kaltim, Kepala BNPB Doni sempat meninjau warga yang terdampak banjir di Jl Pelita 6, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda. Peninjauan di Sambutan di lahan persawahan gagal panen akibat banjir. Sekitar 81 hektare lahan yang diketahui gagal panen di kawasan itu. Dari temuan di lapangan, banjir terjadi karena terjadi penyempitan atau bottleneck aliran air. "Kita lihat memang ada beberapa kawasan yang perlu perluasan aliran air. Ada bottleneck di Sambutan," jelasnya. Terhadap musibah banjir yang melanda Samarinda, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR rencananya membantu penanganan banjir. Diharapkan, mengurangi intensitas volume musibah banjir yang kerap terjadi di Kota Tepian. "Tadi saya sudah bicara langsung dengan Dirjen sumber daya air Kementerian PUPR. Beliau akan bicarakan ini dengan Dirjen Bina Marga untuk memperlebar gorong- gorong aliran air tersebut. Karena kalau tidak dilebarkan aliran airnya, sampai kapan pun banjir," tegasnya. Doni mengingatkan agar setiap daerah tetap waspada di musim penghujan yang diperkirakan masih berlangsung hingga Maret 2020. Sebab dalam sebulan terakhir ini, telah terjadi begitu banyak bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, hingga abrasi pantai di seluruh Indonesia. Dengan korban jiwa mencapai 82 orang, 80 orang meninggal, dua orang hilang. "Kepala daerah harus intens berkoordinasi dan memantau prediksi cuaca dari BMKG, sehingga mengetahui apa yang akan terjadi dan bisa melakukan pencegahan, agar mencegah korban seminimal mungkin," harapnya. Ia pun mengajak rakyat Kaltim tak terkecuali pemerintah daerah untuk bersama-sama menjaga alam. Artinya, jika alam dijaga dengan baik, maka alam tidak akan mengancam atau membawa bencana bagi mahluk di sekitarnya. "Bencana memang tidak bisa diprediksi. Hanya saja, pencegahan wajib dilakukan. Seperti, bencana banjir dari alam. Karena itu, mari jaga alam, maka alam akan menjaga kita," kata Doni Monardo, di hadapan Gubernur Kaltim Isran Noor dan masyarakat Kelurahan Sambutan, ketika kunker di Sambutan, Rabu (22/1/2020). Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor berharap pusat bisa membantu daerah dalam upaya normalisasi sungai dan daerah resapan air untuk meminimalisasi banjir. Sehingga masyarakat tidak khawatir lagi ancaman masalah banjir. Isran pun mengaku senang dengan kedatangan Kepala BNPB ke Benua Etam. Dirinya berharap penanggulangan bencana di Kaltim bisa semakin baik dengan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Termasuk bantuan dari pemerintah pusat. "Mesitnya nasional mempersiapkan anggaran yang besar untuk mengantisipasi itu. Sekarang ini katanya ada dana (untuk antisipasi bencana) sebesar Rp 4 triliun. Mudah-mudahan dibagikan ke Kaltim sebagian,"  harap Isran. Pada kesempatan ini, Kepala BNPB Doni Monardo menyerahkan Dana Siap Pakai Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kota Samarinda senilai Rp 500 juta dan peta rawan bencana di Kota Tepian Samarinda, yang diterima oleh Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang. (lim/dah)