Harus Jelas, Usulan Interpelasi Mesti Punya Dasar

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Samarinda Eko Elyas Moko. (M1/Disway Kaltim) Samarinda, DiswayKaltim.com - Sejumlah fraksi di DPRD Samarinda mulai bereaksi. Pasca merebaknya rencana penggunaan hak interpelasi terhadap wali kota Samarinda Sjaharie Jaang. Buntut kekecewaan terhadap penanganan banjir. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Samarinda Eko Elyas Moko diantaranya. Ia menganggap penanganan banjir oleh Pemkot Samarinda sudah berjalan. Hanya tidak maksimal. Bahkan kondisi itu menurutnya belum layak dilakukan interpelasi. "Pandangan fraksi kami sejauh ini baik saja. Artinya belum sampai tahap interpelasi cuma menanyakan keterangan saja. Teman-teman ingin menanyakan apa hasil selama lima tahun ini. Untuk keterangan itu kan sudah terjawab pada saat paripurna,” katanya, Selasa (21/1/2020) pagi. Penggunaan hak interpelasi katanya sah-sah saja. Tapi fraksi demokrat tetap bersikeras. Kinerja pemkot masih lumayan. Menurut Eko, kalau fraksi lain ingin ajukan hak interpelasi silakan saja. “Dan juga perkembangan kota saat ini pun masih bagus saja. Tentu setiap ada perkembangan pasti ada resikonya," imbuhnya. Lagi pula sebelum ajukan interpelasi, dewan perlu bertemu dengan PUPR dan intansi terkait yang berhubungan dengan perizinan. Sehingga bisa menjadi acuan. Jika benar ada ditemukan kesalahan, maka interpelasi bisa diusulkan. Terpisah, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Jasno menyebut belum bisa bicara banyak terkait hal itu. Ia mengatakan landasannya harus sesuai. Apalagi interpelasi terkait dengan kinerja Pemkot Samarinda. Di internal fraksi PAN sendiri belum ada pembahasan. "Kalau partai belum ada kita obrolkan. Pertimbangan dukungan Interplasi kan harus clear dulu di DPRD," Tambah Jasno. Namun, Jasno membenarkan bahwa dalam waktu dekat Komisi III DPRD Kota Samarinda akan memanggil PUPR dan instnasi terkait untuk mempertanyakan hal itu. (M1/boy)