Penggunaan Dana Parpol Harus Dievaluasi

Ketua PSI Balikpapan Kevin Lumuel Kusuma. (ist) === Balikpapan, DiswayKaltim.com – Mencuatnya usulan menaikkan angka bantuan keuangan untuk parpol terus dihujani kritik. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Balikpapan meminta penggunaan dana bantuan parpol selama ini dievaluasi dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Ketua PSI Balikpapan Kevin Lemuel Kusuma mengatakan, penggunaan dana bantuan keuangan untuk parpol harus dievaluasi. Ini dikarenakan bantuan fulus ke partai-partai penguasa itu harus benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. Selain itu, jatah dana bantuan keuangan parpol itu lebih pantas digunakan untuk pembangunan infrastuktur di Kota Minyak. Bisa juga jatah tersebut dimaksimalkan untuk menekan angka rasio kemiskinan yang ada di Balikpapan. “Sehingga dalam pembangunan rasio penuntasan kemiskinan bisa diatasi,” tegasnya. Kevin menegaskan, dana bantuan keuangan parpol itu perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebab, jatah anggaran itu berasal dari APBD Balikpapan, yang notabene bersumber dari uang rakyat. “Dana bantuan keuangan parpol itu harus dipertanggungjawabkan secara terbuka ke masyarakat. Sehingga diketahui dengan detail uang tersebut digunakan ke mana dan untuk apa saja,” urainya. Ia juga menekankan, partai yang dipimpinnya menolak keras wacana kenaikan dana bantuan keuangan parpol tersebut. Sebab, jika alasan membutuhkan tambahan duit untuk momen pilkada ataupun kampanye pilwali, menurutnya hal itu tak sesuai peruntukan. Kata Kevin, dana bantuan selama ini sudah sangat cukup untuk operasional parpol. Kalaupun untuk pilkada, setiap calon kepala daerah pasti memiliki dana yang telah disiapkan dalam pilkada. “PSI Balikpapan berdiri di barisan HMI, GMNI, Gusdurian Balikpapan, PMII, dan Rektor Uniba yang menolak keras dan melawan kenaikan dana bantuan parpol tersebut,” paparnya. Kevin berjanji PSI akan memantau pergerakan APBD Balikpapan. Ia segera berkoordinasi dengan aktivis kampus untuk mengawal uang rakyat. “Jangan dihamburkan uang rakyat dengan tidak pada tempatnya,” tegasnya. Sebelumnya, Ketua Harian DPD Golkar Balikpapan Kashariyanto mengusulkan kenaikan dana bantuan keuangan parpol di Balikpapan. Dari Rp 4.108 per suara sah, menjadi Rp 7 ribu per suara sah. Usulan ini akan didorong untuk dibahas di DPRD Balikpapan melalui 11 anggota legislatifnya. “Kenaikan dana parpol penting juga. Apalagi menuju momentum pilkada,” kata Kashariyanto, beberapa waktu lalu. (hdd2)