Gubernur Kaltim Isran Noor. (Humas Pemprov).
=========Samarinda, DiswayKaltim.com - Gubernur Kaltim Isran Noor meyakini, jika rencana provinsi Kaltim sebagai Ibu Kota Negara (IKN) tidak akan menimbulkan masalah sosial. Seperti di Jakarta.
Hal tersebut disampaikannya di hadapan wakil rakyat dalam rapat paripurna istimewa HUT ke-63 Provinsi Kaltim, di DPRD Kaltim, Rabu (8/1/2020).
"IKN masa depan yang modern, futuristik, yang memiliki moda transportasi publik terbaik, ramah lingkungan, bebas banjir, bebas kemacetan, dan kompleksitas masalah sosial yang terjadi selama ini di Jakarta," katanya.
Tema HUT Kaltim ke-63 tahun ini mengangkat, "Kalimantan Timur Berdaulat untuk Indonesia Maju". Tema ini mengawinkan Visi Nasional dan Visi RPJMD Provinsi Kaltim 2018-2023 yaitu; "Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat". Maknanya, bahwa pemerintah dan rakyat Kaltim berjuang membangun secara berdaulat yang hasilnya sebesar-besarnya untuk rakyat.
Namun, kata Isran, masyarakat Kaltim juga perlu berkomitmen untuk berkontribusi membangun dan terus bekerja serta berkarya untuk Bangsa dan Negara, sehingga dapat mencapai kemajuan dan kejayaan. Terlebih lagi, karena dari provinsi inilah akan dibangun (IKN) baru Republik Indonesia.
Menurut Isran, dengan IKN, Pemerintah dan Rakyat Kaltim menyumbangkan daerahnya untuk kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia dalam mewujudkan Ibu Kota Negara baru dengan konsep smart, green, beutiful, sustainable (cerdas, hijau, indah dan berkelanjutan, Red).
"Bebas banjir insya Allah. Soal banjir ini memang banjir dimana- mana terjadi. Di luar jangkauan manusia biasa," paparnya.
KETERLIBATAN MASYARAKAT LOKAL
Isran menurutkan, IKN di Kaltim adalah sebuah kehormatan dan amanah yang diberikan Pemerintah Pusat yang harus didukung.
Namun demikian, IKN harus pula diterima dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh rakyat Kaltim.
“Tidak boleh menjadi penonton, tetapi turut aktif dan berpartisipasi sesuai kemampuan yang dimiliki,” pintanya.
Isran mengakui, banyak yang menyampaikan kepadanya mulai dari tokoh masyarakat daerah, nasional hingga intrnational. Terhadap kekhawatiran IKN ini. Misalnya soal kekhawatiran akan tersingkirnya masyarakat lokal, seperti yang dialami oleh suku Betawi di Jakarta.
"Saya jawab, di Kaltim tidak akan ada yang terisingkirkan. Karena masyarakat lokalnya sudah lama tersingkir. Jadi apa yang disingkirkan," kelakarnya.
Menurut Isran, Pemprov dan DPRD Kaltim yang didukung oleh wakil rakyat di Jakarta DPR dan DPD RI wakil Kaltim, akan berupaya memperjuangkan keterlibatan masyarakat lokal. Baik soal keterlibatan pengusaha lokal, hingga kebutuhan SDM-nya.
"Tapi ingat, Kaltim itu heterogen masyarakatnya. Tidak ada yang bisa mengklaim sebagai masyarakat asli lokal, itu tidak bisa. Penduduk Kaltim paling banyak 35 persen dari Jawa, 20 persen Sulawesi, dan sisanya dari se Indonesia termasuk dari Kutai, Dayak, dan Banjar," tegasnya. (lim/dah)