“Terutama SMK di seluruh kabupaten/kota yang diserahkan ke Pemprov Kaltim. Itu masih banyak yang belum memenuhi syarat lengkap,” jelas Ahmad Muzzakir kepada Nomorsatukaltim.
BACA JUGA : Buka Kick off RPJMD 2024-2029, Sri Wahyuni: Kaltim Sebagai Penggerak Utama Ekonomi Kawasan Timur Indonesia
Dirinya menegaskan, BPKAD Kaltim akan segera mengidentifikasi dan melakukan pengumpulan data-data yang berkaitan.
“Misalnya seperti kategori tanah yang sudah sensi. Sesuai dengan arahan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK untuk kerja sama dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai),” tegasnya.
Maka dari itu, ia menegaskan, BPKAD akan melakukan sertifikasi MCP KPK yang sudah digaris bawahi, bahwa aset menjadi catatan penting kedepan untuk dilakukannya perbaikan.