Bersiap Hadapi Tekanan Inflasi

Sekprov Kaltara, Suriansyah memimpin Rakor TPID 2019 di ruang pertemuan lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (30/12) pagi.(humas) TANJUNG SELOR, DISWAY - Pemprov Kaltara menjaga ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok. Selain itu, melaksanakan pasar murah di sejumlah tempat menjelang hari besar keagamaan nasional. Hal tersebut menjadi salah satu langkah mengendalikan inflasi pada 2019. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltara, menurut Sekprov Kaltara, Suriansyah, telah melakukan upaya pengendalian. Dan saat ini bersiap menghadapi tekanan inflasi. Misalnya, persiapan angkutan lebaran untuk kelancaran distribusi barang/jasa juga rapat koordinasi menghadapi Idulfitri 1440 Hijriah dan hari besar keagamaan untuk menjaga ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok. Sekprov saat memimpin Rakor TPID 2019 di ruang pertemuan lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (30/12) pagi mengungkapkan, selain mengevaluasi pengendalian harga pada 2019, juga dikupas mengenai persiapan menghadapi 2020. Di rakor ini, hadir perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung dalam TPID Provinsi Kaltara, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kaltara, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara, Badan Urusan Logistik (Bulog) Kaltara, Polda Kaltara dan perwakilan dari kabupaten/kota Provinsi Kaltara. “Inflasi tinggi tidak baik, rendah pun tidak baik. Bagaimana menstabilkan hal tersebut adalah tugas kita, TIPD provinsi dan kabupaten/kota. Pengendalian inflasi menjadi penting, selain menghadirkan pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat dengan baik,” ungkap Suriansyah. Sementara Kepala Unit Pengembangan Ekonomi BI Perwakilan Kaltara, Dhika Arya menjelaskan, realisasi inflasi di Kaltara tergolong rendah dan stabil. Sehingga TPID Kaltara punya peluang untuk menjadi juara TPID secara nasional. Tetapi hal itu menjadi tertutup karena tingkat partisipasi TPID kabupaten/kota di Kaltara paling rendah dalam kawasan Kalimantan, yaitu sebesar 0 persen. “Untuk itu, di awal 2020, BI Perwakilan Provinsi Kaltara berencana untuk mengumpulkan TPID kabupaten/kota dalam pembuatan pelaporan TPID,” jelasnya seperti dirilis Humas Pemprov Kaltara. “Ini menandakan belum ada kabupaten/kota di Kaltara yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja TPID. TPID Provinsi Kaltara masih perlu mendorong partisipasi di daerahnya. Karena nantinya juara TIPD akan mendapatkan dana insentif daerah dari Kementerian Keuangan,” tutupnya. (*)