Pertama, komitmen kepala daerah dan setiap elemen yang terlibat didalamnya, integrasi mulai dari pemerintah daerah dengan instansi pusat, vertikal hingga BUMD.
Perlu kerja sama semua pihak, mulai instansi pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, kemudian kinerja dan kualitas pelayanan dengan menekankan pada kecepatan pelayanan, kesesuaian dengan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.
"Nantinya juga dalam bentuk pelayanan MPP ada pelayanan langsung, pelayanan secara elektronik, mindiri hingga layanan bergerak," tutup Fahmi.
BACA JUGA : Pemprov Kaltim Bagi-Bagi Ayam dan Kandang untuk Warga Miskin di Penajam