Sebelumnya, data dari Kemenkes menunjukkan bahwa kasus DBD pada kuartal pertama tahun 2024 meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Hingga minggu ke-12 tahun 2024, tercatat 43.271 kasus DBD dengan 343 kematian. Sementara pada periode yang sama tahun lalu, terdapat 17.434 kasus dengan 144 kematian.
BACA JUGA: Kemenkes Membantah Wolbachia Tingkatkan Keganasan Nyamuk DBD
"Update minggu ke-12 tahun 2024, jumlah kasus (DBD) mencapai 43.271 dan kematian 343 jiwa," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Kemenkes Imran Pambudi, dilansir dari Antara, Minggu (31/3/2024).
Masdalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) menyoroti pentingnya upaya mitigasi yang serius dari berbagai pihak.
Ia menyebutkan bahwa peningkatan kasus DBD telah terlihat sejak November 2023 di beberapa wilayah, namun upaya pengendalian yang dilakukan belum optimal, sehingga penyebaran kasus semakin meluas.
BACA JUGA: Kemenkes: Kasus DBD Meningkat Tiga Kali Lipat Dibanding 2023
"Sebenarnya kenaikan kasus dengue telah terjadi sejak November 2023 di beberapa wilayah. Tapi sepertinya kita tidak serius mengendalikannya, sehingga wilayahnya bertambah luas dan kasus terus meningkat," kata dia.
Meski siklus reproduksi nyamuk Aedes aegypti yang menjadi penyebab utama DBD akan kembali normal, situasi saat ini tidak bisa dianggap enteng.
Masdalina mengingatkan bahwa indikator utama pengendalian wabah adalah menurunkan jumlah kasus dan mencegah penyebaran yang lebih luas. Jika kasus dan kematian terus bertambah, berarti upaya pengendalian belum berhasil.
BACA JUGA: Kasus DBD Naik, Dinkes Kaltim Sebut Mencapai 2.320 Kasus
"Indikator utama pengendalian wabah adalah kasus tidak meningkat dan tidak meluas. Jika kasus dan kematian terus bertambah, itu artinya kita gagal melakukan pengendalian dengan korban tidak sedikit," ujarnya.
Masdalina juga mengimbau pemerintah daerah untuk lebih waspada dan memperhatikan perkembangan kasus DBD di wilayah masing-masing, meskipun di tengah kesibukan persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Jangan sampai masyarakat yang menanggung akibatnya, karena kesalahan kolektif dari kemampuan mendeteksi dini sampai dengan respons terhadap kejadian ini," kata Masdalina.