“Kita adakan rapat agar segera ditindaklanjuti, karena PJ Gubernur sangat menginginkan SMA Unggulan ini dapat mengakomodir anak-anak di seluruh kabupaten/kota di Kaltim,” imbuhnya.
Tak hanya itu, sistem zonasi sekolah ini juga akan dibuatkan regulasi khusus, agar berbeda dengan sekolah lain di Samarinda, demi mempertahankan status unggulannya.
Polemik SMAN 10 Samarinda
Rencana penetapan kedudukan SMAN 10 Samarinda menjadi boarding school menuai pro dan kontra.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmad Reza Pahlevi mengaku telah memberikan masukkan kepada Disdikbud Kaltim untuk memberikan kejelasan status SMAN 10 tersebut, sebagai sekolah asrama atau menerapkan zonasi seperti sekolah negeri pada umumnya.
BACA JUGA: BPS: IPM Kalimantan Timur Naik 1,09 Persen di 2023
“Kita akan meminta kajian kepada Dinas Pendidikan untuk SMAN 10 yang lebih baik,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala SMAN 10 Samarinda Fathur Rachim menyatakan kesiapannya terkait status apapun yang diberikan kepada sekolahnya.
“Pada prinsipnya SMAN 10 selalu siap, mau zonasi full atau asrama full kita siap. Saya selaku kepala sekolah berdiri di tengah-tengah antara Disdik selaku pimpinan dan ada komite yang menjadi partner saya dalam bekerja,” katanya singkat.