Dorong Percepatan Program Prioritas

Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie didampingi Sekprov dan para kepala OPD berfoto bersama anggota DPD RI dari Kaltara.(humas) TARAKAN, DISWAY - Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie meminta dukungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, utamanya wakil dari Kaltara untuk membantu mendorong percepatan sejumlah program prioritas yang telah disusun dan sudah dilaksanakan Pemprov dan Pemda di Kaltara. Gubernur menyampaikan hal itu saat bertemu dengan anggota DPD RI wakil dari Kaltara di Ruang Pertemuan Swiss Belhotel Tarakan, Selasa (17/12) malam. Hadir dari DPD RI, di antaranya Martin Billa, Hasan Basri dan Fernando Sinaga. Sementara mendampingi gubernur adalah Sekprov Suriansyah dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam pertemuan tersebut, gubernur menyampaikan beberapa hal penting yang diharapkan bisa mendapatkan dukungan dari DPD RI untuk dikomunikasikan dan dijembatani ke pusat melalui kementerian terkait. Pertama, kata Irianto, percepatan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. Dikatakan, pada akhir 2018, telah dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018, tentang Percepatan Pembangunan KBM Tanjung Selor. Disitu jelas disebutkan kepada beberapa kementerian terkait untuk turut terlibat membantu percepatan pembangunannya. “Saya sangat berharap, dan nanti ditindaklanjuti dengan data-data yang akan kami sampaikan. DPD RI bisa mengingatkan ke kementerian yang mendapatkan instruksi untuk segera menjalankannya. Terutama terkait dengan pendanaan. Saya yakin dengan dukungan dari DPD yang punya link untuk mempertanyakan ke kementerian, akan bisa membantu percepatannya,” kata Irianto. Kedua, lanjut Irianto, mengenai percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kaltara. Untuk diketahui, ada 2 proyek pembangunan PLTA di Kaltara yang sementara sudah on progress persiapan pembangunan. Yaitu PLTA Kayan di Bulungan dan PLTA Mentarang di Malinau. “Kami minta ke DPD untuk mendorong ke Kementerian PUPR dan juga Kementerian ESDM serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk bisa segera mengeluarkan izin-izin terkaitnya. Salah satunya izin keamanan bendungan dari Balai Keamanan Bendungan di bawah Kementerian PUPR. Karena tinggal menunggu itu, dan sudah bisa dimulai pembangunan konstruksinya. Soal ini, waktu saya bertemu Pak Jokowi, juga sudah saya sampaikan. Dan saat itu, Presiden langsung menelepon Menteri PU,” bebernya. Selanjutnya, berharap difasilitasi dengan Kementerian LHK, terkait pinjam pakai lahan yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan sebagai lahan pertanian dan perikanan. “Selanjutnya, kita berharap DPD RI membantu follow up dan mengawal usulan program-program kita di 2020 yang masuk dalam RJPMN 2020-2024,” kata Irianto. Disamping meminta dukungan untuk percepatan program-program pemerintah daerah, juga ada beberapa hal lain yang diharapkan. Di antaranya dorongan untuk realisasi pembangunan Jembatan Bulan (Bulungan-Tarakan). Termasuk juga, memperjuangkan keinginan untuk pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Kaltara. “Semua itu perlu ada dukungan politis dari para wakil rakyat kita. Baik yang di DPD RI maupun DPR RI. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya sampaikan usulan-usulan maupun program yang sudah berjalan untuk ditindaklanjuti. Nanti juga melalui jajaran pemerintah daerah bisa mengomunikasikan,” pungkasnya. (*)