Pusat Prioritaskan Kaltara

 Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie berfoto bersama Kepala KSP Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko usai Musrenbangnas, Senin (16/12). (Humas Provinsi Kaltara) JAKARTA, DISWAY - Pertumbuhan ekonomi di Kaltara akan semakin meningkat. Hal tersebut karena pembangunan di provinsi paling bungsu ini akan diprioritaskan pemerintah pusat. Beberapa usulan Pemprov Kaltara masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024. Menurut Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie, proyek pembangunan tersebut untuk segera dikerjakan pada 2020 mendatang. Usai menghadiri Musyawarah Rencana Pengembangan (Musrenbang) Nasional 2019 di Istana Negara, Senin (16/12), Irianto mengungkapkan usulan Pemprov Kaltara diakomodir Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk segera dilaksanakan. “Jelang tutup tahun kita mendapatkan kabar gembira. Usulan Pemprov Kaltara mendapat prioritas pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas,” jelas Irianto didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, Datu Iqra Ramadhan. Gubernur mengungkapkan, arahan Presiden RI Joko Widodo adalah bagaimana peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur. Baik itu, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. “Terlebih lagi, proses pemindahan ibu kota negara saat ini tengah berjalan. Sebagai provinsi yang berdekatan dengan calon ibu kota negara, Kaltara punya peran strategis. Karena itu, beberapa usulan kita masuk prioritas nasional,” jelas Irianto. Pembukaan Musrenbang 2020-2024 dihadiri Presiden RI Joko Widodo. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengingatkan program pemerintah yang harus dikerjakan dalam lima tahun ke depan. “Yang pertama, terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Karena kita ingin memperkokoh pondasi dalam kita berkompetisi dengan negara-negara lain,” ujarnya. “Sesakit apapun harus berani kita tahan agar yang pembangunan infrastruktur betul-betul rampung dan selesai. Artinya kelanjutan pembangunan infrastruktur tetap kita laksanakan,” lanjut Jokowi. Ia mengungkapkan, pemerintah ingin menyambungkan infrastruktur dengan kawasan industri hingga kawasan wisata yang ada di setiap daerah. Siapa yang menyambungkan? Jokowi menyebut semua menjadi tugas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. “Kalau tidak memiliki kemampuan di APBD, bisa konsultasi kepada Menteri PUPR. Berkonsultasi. Nanti saya takutnya diasosiasikan lain, semua berbondong-bondong konsultasi. APBD tidak mampu, ini yang bahaya,” katanya, seperti dirilis Humas Pemprov Kaltara. Presiden Jokowi juga berpesan agar pembangunan infrastuktur dapat menjadi fokus daerah. Seperti diketahui, Kaltara menjadi salah satu daerah yang menetapkan APBD secara tepat waktu. Penetapan itu dilakukan pada November lalu. Tidak hanya itu, pada APBD 2020, Pemprov Kaltara kembali berkomitmen untuk memenuhi pelayanan dasar. Misalnya, mengalokasikan 20 persen dari APBD untuk anggaran pendidikan. Pemprov juga mengalokasikan 10,01 persen untuk memenuhi layanan kesehatan di luar belanja pegawainya. “Berdasarkan laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kaltara, alokasi dana untuk pendidikan sebesar Rp 571 miliar, dan layanan kesehatan sebesar Rp 265 miliar,” kata gubernur. (*)