Konsep shared office sebenarnya bukan konsep baru bagi perusahaan swasta. Tetapi beberapa pemerintah telah mulai menjajaki atau menerapkan model shared office untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas.
Dirangkum dari berbagai sumber, berikut adalah sejumlah keunggulan penerapan konsep shared office bagi pekerja kantor pemerintahan:
BACA JUGA: Progres 39 Persen, Proyek Terowongan Samarinda Ditarget Tuntas 2024
1. Fleksibilitas Ruang
Pemerintah sering memiliki kebutuhan ruang yang bervariasi sepanjang tahun. Konsep shared office memungkinkan mereka untuk menyesuaikan penggunaan ruang sesuai kebutuhan tanpa harus membayar biaya tetap untuk ruang yang tidak selalu terpakai.
2. Biaya yang Lebih Efisien
Dengan berbagi biaya infrastruktur dan fasilitas dengan berbagai departemen atau agensi pemerintah lainnya, pengeluaran untuk ruang kantor dapat berkurang, sehingga menghemat anggaran pemerintah.
BACA JUGA: Percepat Hilirisasi Industri, Jokowi Resmikan Pabrik Amonium Nitrat di Bontang
3. Kolaborasi Antar-Departemen
Konsep shared office dapat memfasilitasi kolaborasi antara departemen atau agensi pemerintah yang berbeda. Ini dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan efektivitas dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
4. Peningkatan Keterbukaan dan Aksesibilitas
Shared office menciptakan lingkungan yang terbuka dan dapat diakses oleh berbagai pihak, termasuk warga negara. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan perwakilan pemerintah.
5. Fasilitas yang Lengkap
Shared office biasanya dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti akses internet, ruang pertemuan, dan fasilitas dukungan administratif lainnya. Ini membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
BACA JUGA: Waspada! Marak Penipuan Mengatasnamakan Dirjen Pajak, Laporkan Lewat Sini!
Meskipun ada potensi manfaat, implementasi konsep shared office di sektor pemerintahan mungkin memerlukan penyesuaian khusus dengan pertimbangan keamanan, kepatuhan hukum, dan privasi data yang merupakan prioritas bagi instansi pemerintah.