SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Dirty Vote, film dokumenter yang viral jelang masa tenang kampanye mencuri perhatian jutaan mata di seluruh Indonesia. Bahkan akademisi hingga aktivis di Kaltim pun ikut menanggapi pemutaran film besutan Dandhy Dwi Laksono itu.
Film ini menyinggung tentang dugaan kecurangan dalam pemilu 14 Februari 2024 nanti. Yang bertendensi memenangkan paslon tertentu. Di rilis 11 Februari 2024 lalu, penayangannya berhasil mencuri perhatian.
Herdiansyah Hamzah, Akademisi Universitas Mulawarman dan Pakar Hukum Tata Negara ini memberikan tanggapannya.
“Semua dalam film dokumenter itu sudah menggambarkan situasi dan kondisi demokrasi kita yang makin rusak,” katanya Senin 12 Februari 2024.
Castro sapaannya juga menguraikan terkait situasi dan kondisi carut-marutnya demokrasi yang ada di Indonesia menjelang Pemilu nanti (14/02/2024) sudah tergambarkan di film dokumenter tersebut.
“Dimulai dari upaya membangun politik dinasti dengan menggunakan institusi peradilan (Politization of Judiciary), mengkooptasi MK, pengangkatan Penjabat Kepala Daerah, Politisasi Bansos, hingg cawe-cawe Presiden. Semua ada di film itu,” urainya.
Ketua HMI Samarinda Mitra Setiawan (kiri), Herdiansyah Hamzah (kanan).--
Selain akademisi, aktivis pun mengomentari pemutaran film kontroversial itu. Mitra Setiawan, Ketua Umum HMI Cabang Samarinda di antaranya.
“Film dokumenter dirty vote yang berdurasi hampir 2 jam ini berisi kritik atas sistem demokrasi dan Pemilu di Indonesia untuk kondisi terakhir khususnya jelang Pemilu 14 Februari 2024. Kemudian di film ini menjelaskan berbagai kelemahan, manipulasi politik, dan kecurangan yang terjadi dalam sistem Pemilu di Indonesia,” kata Mitra.
Pemuda asli Muara Badak ini juga menambahkan sudut pandang lainnya terkait flm dokumenter tersebut. Seperti adanya praktik penyelewengan anggaran untuk dukungan politik pada Pemilu. Ditambah lagi dugaan politik transaksional, penyalahgunaan bantuan sosial oleh pejabat negara hingga banyaknya tekanan dari pihak tertentu.
Ia juga mengungkapkan sisi menarik dari film dokumenter itu. Film itu mengedukasi masyarakat untuk bijak dalam menggunakan hak suaranya di Pemilu nanti.
“Menariknya juga film dokumenter tersebut menampilkan 3 pakar hukum tata negara. Dengan demikian menurut saya film dokumenter tersebut memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap menjaga nilai-nilai demokrasi Indonesia untuk menentukan pemimpin negeri yang berkualitas dan membawa gagasan pembaharuan serta kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.