Dokter Spesialis sudah Siap

Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie meninjau gedung RS Pratama Krayan di Nunukan, belum lama ini.(humas) TANJUNG SELOR, DISWAY - Masyarakat di daerah perbatasan akan menikmati layanan kesehatan optimal. Melalui rumah sakit (RS) pratama. Akan dilayani dokter spesialis. Pihak Kemenkes menyatakan sudah siap. Kepala Dinas Kesehatan Kaltara, Usman mengungkapkan, hasil asistensi Diskes Kaltara terkait dana alokasi khusus (DAK) bersama Kemenkes 19-23 November lalu di Jakarta, Kemenkes menyatakan kesiapannya menyalurkan dokter spesialis. Dengan catatan alat kesehatan (alkes) sudah ada, rumah sudah siap, dan pemerintah daerah menyiapkan insentifnya. Penggajiannya dari pusat,” tutur Usman. Kebutuhan dokter spesialis untuk RS pratama, minimal 2 spesialis dasar. “Penentuan dokter spesialis disesuaikan dengan alkes. Bisa spesialis penyakit dalam dan penyakit anak, atau spesialis kandungan dan spesialis bedah,” ujar Usman. Dua rumah sakit pratama di Kaltara menerima anggaran pengadaan alkes Rp 30 miliar. Masing-masing Rp 15 miliar. Itu melalui kebijakan khusus Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Dua RS pratama itu, yakni RS Pratama Sebuku dan Krayan. Keduanya rumah sakit di Nunukan itu bisa segera dioperasikan. Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie mengungkapkan, melalui kebijakan khusus itu, anggaran yang disediakan sekitar Rp 15 miliar untuk setiap RS. “Kebijakan khusus itu berawal dari usulan Gubernur Kaltara kepada Kemenkes,” kata Irianto yang ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini. Sebelumnya, usulan tersebut sudah disampaikan gubernur. Namun, lantaran aturan yang berlaku, maka bantuan tidak dapat direalisasikan. “Aturannya, RS Pratama Krayan dan Sebuku sebelum mendapatkan bantuan harus memiliki izin operasional dan terdaftar di Kemenkes. Namun, dengan kebijakan khusus dari Kemenkes, bantuan alkes diberikan terlebih dulu. Setelah dioperasikan, diregister oleh Kemenkes dan izin operasionalnya akan diterbitkan,” tutur Irianto didampingi Usman. Untuk penyediaan item alkes, Pemprov Kaltara akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. terkait penyediaan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, utamanya dokter spesialis. “Pada 2020, anggaran alkesnya baru dibelanjakan. Yang membelanjakannya pemerintah daerah setempat. Sebab, bantuan dari pusat disalurkan langsung ke daerah. Jadi, pemerintah daerah yang mengorder alkes apa saja yang dibutuhkan di e-Katalog,” urainya. Pemerintah daerah juga berperan dalam penyediaan tenaga kesehatan di tiap RS Pratama itu. “Untuk hal ini, Pemprov Kaltara menyarankan agar tenaga kesehatan diambil dari beberapa puskesmas yang ada di Nunukan, sembari melakukan pembenahan,” jelasnya seperti dirilis Humas Pemprov Kaltara. Tak hanya itu, menurut Usman, Kemenkes juga menyarankan agar pemerintah daerah dapat berkontribusi lebih dengan melengkapi kebutuhan operasional RS Pratama yang belum tersedia. “Dengan begitu, dalam pengoperasiannya nanti dapat lebih optimal,” urainya. (*)