Balikpapan, DiswayKaltim.com - Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha membeberkan tingkat kerumitan dan tingkat kerawanan jenis pemilihan umum. Menurutnya, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif rumit. Sedangkan kerawanan, lebih kecil.
"Tingkat kerumitan kerja. Pileg dan pilpres jauh lebih rumit," katanya kepada Disway Kaltim, beberapa waktu lalu.
Sementara untuk permasalan alias kerawanan, pemilihan kepala daerah (pilkada) rawan. Dalam hal ini, KPU membandingkan kerawanan Pemilu 2019 dan pilkada.
"Pilkada jauh lebih rawan terhadap masalah. Karena misalnya di Balikpapan (Pilkada Balikpapan), calonnya di Balikpapan, pendukungnya di Balikpapan, timsesnya di Balikpapan. Itu semua berkompetisi," jelasnya.
Menurutnya, kerawanan-kerawanan atau potensi konflik yang terjadi. Bisa saja karena beberapa hal. Yaitu pengertian hukum/aturan yang berbeda antara calon dengan KPU.
"Masalah lain, ketika peserta tidak tertib terhadap aturan yang dibuat KPU dan Bawaslu. Kalau semua taat pada aturan, pasti masalah dapat dieliminasi," tambahnya.
Menurut Thoha, masalah dalam pemilihan, perebutan kursi kekuasaan tak bisa dihindari. "Karena perebutan kekuasaan pasti rawan dengan masalah. Tapi kalau Balikpapan, bukan enggak termasuk daerah rawan," tuturnya.
Namun meski begitu, Thoha menekankan kepada jajarannya agar selalu menjaga etika. Untuk meminimalisasi konflik alias kerawanan.
"Penyelenggara tidak boleh bermesra-mesraan, berwara-wiri kesana kemari dengan pasangan calon. Penyelenggara tidak boleh hilir mudik ke sekretariat timses. Itu enggak boleh. Sering komunikasi, upload foto dengan timses itu enggak boleh," pungkasnya. (sah/dah)