Kaltara Serius Membangun Perbatasan

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie memaparkan kondisi Kaltara untuk nominasi IAI 2019 sebagai provinsi kecil dengan kategori infrastruktur di Jakarta, Kamis (27/6/2019). (Foto: Humasprov)  Raih Indonesia Attractiveness Award 2019 sebagai Provinsi Kecil dengan Kategori Infrastruktur Jakarta, DiswayKaltim.com – Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus menggalakkan pembangunan di tengah minimnya anggaran berbuah penghargaan. Provinsi paling muda ini dinilai serius membangun infrastruktur. Indonesia Attractiveness Index (IAI) 2019 pun memberikan award Indonesia Attractiveness Award 2019 sebagai Provinsi Kecil dengan Kategori Infrastruktur. Penghargaan yang didahului riset dengan melibatkan investor dan publik ini dipandang penting bagi sebuah daerah. Terpilihnya Provinsi Kaltara sebagai pemenang menunjukkan adanya potensi besar untuk dapat menarik minat para investor berbagai industri dan pelaku bisnis beragam sektor untuk turut memajukan perekonomian daerah. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie 27 Juni 2019 lalu berkesempatan memaparkan mengenai kondisi daerah berdasarkan kategorinya. Ini merupakan salah satu tahapan sebelum ditentukan pemenang. “Panelisnya ada tiga, dari praktisi dan akademisi. Penilaiannya juga cukup independen,” kata Irianto. Dalam waktu yang cukup singkat, Irianto menyampaikan kondisi geografis Kalimantan Utara yang selama 6 tahun terakhir secara detail. Ini pun menuai reaksi yang cukup positif dari para panelis. Dijelaskan Irianto, mulai sejak diresmikan, Kaltara cukup terlihat “seksi” karena posisi geografisnya yang strategis. Berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina, namun memiliki persoalan yang harus segera diselesaikan di beranda terdepan itu. “Masalah yang umum terjadi di perbatasan adalah ketimpangan tingkat pendapatan, nilai tukar dan nilai jual komoditas, orientasi ekonomi lebih ke negara tetangga (growth industry center) sementara kawasan Indonesia di perbatasan hanya jadi hinterland. Tidak hanya itu, persoalan lainnya adalah kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah, ditambah lagi dengan terbatasnya jumlah aparat serta sarana prasarana serta terjadinya kegiatan-kegiatan illegal,” jelasnya. Selain itu, kata Irianto, minimnya tempat pelayanan publik di kawasan perbatasan, seperti pusat pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan, sarana dan prasarana sekolah. Terbatasnya infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat perbatasan. Melihat kondisi itu, Irianto memandang perlu  langkah cerdas untuk membangun Kaltara dengan bergerak cepat, agar posisinya bisa sejajar dengan daerah lainnya. “Alhamdulillah, dalam kurun waktu 6 tahun, upaya itu sudah mulai terlihat. Salah satunya dengan 11 program prioritas yang kita fokuskan selama ini, secara perlahan sudah mulai terwujud meski dengan anggaran yang terbatas,” jelasnya. Misalnya pada bidang kesehatan, 4 RS Pratama di wilayah perbatasan saat ini  sudah terbangun. Ditambah 1 RSUD Tipe B Provinsi Kaltara yang dibangun di Tanjung Selor untuk memperkuat operasi RSUD Tipe B yang ada di Kota Tarakan. “Pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan ini adalah upaya kita untuk menghadirkan negara di kawasan itu agar tidak lagi dianggap sebagai daerah terisolir. Tidak hanya itu, Pemprov Kaltara saat ini juga dalam proses membangun seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN),” sebutnya. Selain itu, secara bersamaan juga dibangun fasilitas layanan di pusat pemerintahan di Tanjung Selor, secara perlahan. Hal ini menjadi pelecut semangat jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Kaltara. “Alhasil, prestasi yang cukup membanggakan kita raih sebagai provinsi baru, dalam 6 tahun terakhir, provinsi termuda ini mampu membuktikan dirinya bisa sejajar dengan daerah lain, salah satunya adalah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut oleh BPK RI atas hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),” bebernya. Pengembangan infrastruktur di Kaltara juga terus berkembang pesat. Jalan di wilayah perbatasan hingga saat ini telah terbangun, khususnya di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan. “Saya beserta jajaran Pemprov Kaltara, berterima kasih kepada pemerintah pusat, utamanya Presiden Joko Widodo yang telah banyak memberikan perhatian kepada daerah perbatasan,” tuntas Irianto. (*/eny)