Padahal, sejak Desember 2022, Parlemen Balikpapan telah merekomendasikan pemutusan kontrak. Tapi Pemerintah Balikpapan bergeming.
Ini adalah sejarah baru di kota Balikpapan. Rekomendasi Parlemen diabaikan. Kontraktor yang telah dilaporkan ke Polda Kaltim bahkan KPK, tetap dipertahankan. Keluhan demi keluhan warga dan pengusaha dibiarkan.
Sampai kapan? (*)
Reporter: Adhi Suhardi