Kutim, nomorsatukaltim.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur menargetkan dua tahun ke depan semua sekolah sudah terakreditasi.
Untuk itu, Disdikbud meminta tambahan kuota akreditasi dari Balai Akreditasi Nasional (BAN).
“Akreditasi sekolah itu pakai kuota. Karena itu, tahun ini kami minta ke BAN agar Disdik Kutim diberikan tambahan kuota akreditasi. Harapannya, dalam dua tahun kami bisa menyelesaikan akreditasi semua sekolah di Kutim,” kata Kadisdibud Kutim Mulyono.
Dalam penilaian akreditasi, kata dia, ada 35 indikator yang dinilai dan terangkum dalam tiga kelompok utama.
Kelompok pertama terkait dengan sisi tenaga pendidik mulai dari kepala sekolah, guru, harus ditingkatkan pendidikannya. “Ini kami lakukan melalui Bimtek,” sebutnya.
Kemudian kelompok sarana prasarana (sapras), mulai dari ruang kelas, labotrarotium, UKS, WC dan berbagai fasilitas lainnya.
Kemudian kelompok terakhir adalah lulusannya. “Ini jelas terkait dengan kualitas lulusannya, yang bisa dilihat dari nilai lulusan,” sebutnya.
Dari ketiga kelompok dan 35 indikator itu, diberikan nilai dengan masing-masing skor. Jika nilai skor keseluruhan mendapat nilai 91-100, akan mendapat akreditasi A. Sementara nilai total 81-90 akan mendapat akreditasi B.
Karena itu, menurut Mulyono saat ini di sekolah-sekolah sendiri sedang dilakukan persiapan, apa yang akan dinilai. Ini dilakukan agar ketika dilakukan penilaian, bisa mendapat nilai yang bagus.
“Makanya pengawas kami minta program mereka, mulai dari sosialisasi, pendampingan, monitoring evaluasi terkait dengan penilaian tiga kelompok penilaian tersebut, mulau tenaga pendidik, sapras hingga lulusannya,” jelas Muyono.
Untuk itu, Disdik tahun ini akan mulai memfokuskan anggaran untuk persiapan akreditasi. Hal ini membutuhkan anggaran besar. Karena itu, program penunjang, yang tidak terkait langsung akreditasi, untuk sementara dipinggirkan.
“Sejak menjabat, kami langsung melakukan pemutahiran data ke semua sekolah, mulai dari TK hingga SMP. Ini dilakukan untuk mendengar langsung apa keluhan masing-masing sekolah. Apa yang mereka butuhkan. Untuk mendata kondisi akreditas. Jadi kami sudah punya data, karena itu sekarang sudah punya judul. Jadi berapapun anggaran diserahkan ke Disdikbud, tidak masalah, karena sudah punya judul, tinggal dikerjakan, kalau ada anggaran,” terangnya. (*/adv/kutim23_kominfo)