Efisiensi Belanja, Percepat Lelang

Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie menyerahkan secara simbolik dana DIPA dan TKDD 2020 kepada pemerintah daerah, instansi vertikal dan satker lainnya, Kamis (21/11). (humas) TANJUNG SELOR, DISWAY - Guberur Kaltara, Irianto Lambrie berpesan kepada para kepala daerah untuk mengutamakan program prioritas yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Tak sekadar bermanfaat, tapi manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Gubernur menyampaikan hal tersebut saat menyerahkan secara simbolis daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), dana transfer daerah dan dana desa tahun 2020 kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan instansi vertikal dan satuan kerja (satker) lainnya di Kaltara, Kamis (21/11). Untuk memastikan agar anggaran yang direalisasikan benar-benar tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, gubernur meminta agar pimpinan OPD, atau pimpinan satker, serta kepala daerah instens melakukan pengawasan. “Semua memang tidak ada yang mudah. Namun juga tidak ada yang sulit kalau kita lakukan dengan ikhlas, niat baik, serta kerja keras. Semua harus diawali dari niat yang baik. Kalau niatnya sudah baik, hasilnya akan baik juga,” kata Irianto. Gubernur juga mengingatkan para kepala daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Termasuk menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pemerintah daerah mempercepat realisasi anggaran melalui pelelangan yang cepat. “Bapak Presiden juga memesankan kepada kita bukan hanya realisasi serapan anggaran, tapi manfaat yang dirasakan masyarakat. Jadi saya kira 2 hal itu yang lebih penting, cepat pelelangan dan seluruh realisasi anggaran kita langsung dirasakan masyarakat,” paparnya. Pesan lainnya, mengingatkan soal efisiensi anggaran. “Jangan melihat besar kecilnya nilai anggaran. Tapi bagaimana kita mengelola uang itu dengan baik dan akuntabel, sehingga memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat,” tandasnya seperti dirilis Humas Pemprov Kaltara. Selain itu, tambahnya, lakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja. Utamakan belanja yang benar-benar prioritas. Kurangi belanja yang tidak memberikan manfaat. “Terakhir, pesan saya perkuat integritas, dan profesionalisme pengelolaan keuangan kita,” imbuhnya. Untuk diketahui, pada 2020, pemerintah mengalokasikan APBN di Provinsi Kaltara sebesar Rp 10,82 triliun. Jumlah ini lebih besar 3,89 persen dibanding APBN 2019. Rp 3,67 triliun dialokasikan kepada 40 kementerian/lembaga yang ada di Kaltara dengan jumlah DIPA sebanyak 222 DIPA satker. Sebanyak Rp 7,15 triliun anggaran dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa. Selain alokasi untuk satker kementerian/lembaga, alokasi TKDD juga menunjukkan peningkatan. Di 2019, TKDD untuk Kaltara Rp 6,8 triliun, pada 2020 Rp 7,15 triliun atau meningkat 5,1 persen dibanding tahun lalu. Alokasi TKDD terdiri dari; dana perimbangan sebesar Rp 6,54 triliun, meliputi, DAU Rp 4,16 triliun; dana bagi hasil (Rp 1,2 triliun); DAK fisik (Rp 747 miliar); DAK nonfisik (Rp 426 miliar). Kemudian dana desa (Rp 487 miliar); dan dana insentif daerah sebesar Rp 117 miliar yang dialokasikan kepada Pemprov, Pemkab Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung. Berdasarkan wilayah, alokasi terbesar diberikan kepada pemprov Rp 1,98 triliun, kemudian secara berturut-turut berdasarkan besaran alokasi adalah Pemkab Malinau (Rp 1,39 triliun); Nunukan (Rp 1,2 triliun); Bulungan (Rp 1,05 triliun); Pemkot Tarakan (Rp 764 miliar) dan Pemkab Tana Tidung (Rp 734 miliar). (*)