Nomorsatukaltim.com - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof DR Abdul Mu'ti menyatakan jumlah pasangan capres 2024 mendatang jangan sampai hanya ada dua pasang calon. Hal itu ia utarakan saat media gathering bersama pimpinan media massa yang dihelat di kantor PP Muhammadiyah, Kamis (22/6/2023). "Publik harus diberi opsi. Jangan dua pasang. Dua itu seperti memilih soal B (benar) atau S (salah). Tapi memang, kita gak bisa melampaui, karena kewenangan itu ada di partai politik," ujarnya. Bernada kelakar, Mu'ti menyampaikan, di negara ini sekarang ada sembilan parpol yang menentukan. Jadi tidak hanya sembilan hakim Mahkamah Konstitusi saja yang menentukan arah kebijakan negara, tapi juga di legislatif ditentukan sembilan parpol. "Kita ini sering kali dalam demokrasi mengalami masalah serius ketika parpol tidak jadi pondasi kuat menjamin demokrasi dan keberlanjutan negara," tegas Mu'ti. Ia mengingatkan parpol-parpol harus menyerap banyak aspirasi dari masyarakat, agar sosok yang dicalonkan oleh parpol itu tidak hanya yang itu-itu saja dan ada wajah baru. Menurutnya, sungguh keterlaluan jika Pilpres 2024 mendatang kembali hanya ada dua pasang. "Kalau kata Bang Haji Rhoma Irama, terlalu!" kata Mu'ti. Parpol-parpol, lanjutnya, harus diberi masukan supaya tidak melulu soal kekuasaan tetapi juga soal kedaulatan negara karena ini penting. Mu’ti menegaskan, Muhammadiyah berkali-kali menyampaikan bahwa sistem tata negara Indonesia perlu ditinjau ulang dan ini sudah disampaikan sejak 2014 melalui keputusan tanwir saat itu. "Misalnya soal perlunya mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, meski tidak dengan fungsi yang sama persis dengan Undang-Undang Dasar 1945," tegas Mu’ti. (*/ Rol)
Muhammadiyah: Pilpres 2024 Jangan Sampai Dua Paslon
Kamis 22-06-2023,19:59 WIB
Reporter : Rudi Agung
Editor : Rudi Agung
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Selasa 23-06-2026,22:29 WIB
Ketua BEM FH UBK Mengaku Disuap Oknum Polisi, Agar Tidak Demo ke Istana Negara
Selasa 23-06-2026,16:58 WIB
Stadion Segiri Kekurangan Cahaya, Lampu Palaran Jadi Solusi Sementara
Selasa 23-06-2026,19:40 WIB
Kodam VI/Mulawarman Klarifikasi Kematian Peserta Latsarmil SPPI, Bantah Ada Latihan Fisik Berat
Selasa 23-06-2026,21:40 WIB
Sertifikat Laik Fungsi Terowongan Samarinda Diperkirakan Selesai Agustus-September 2026
Selasa 23-06-2026,21:10 WIB
Pemkab Berau Minta Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Jadi Dasar Arah Kebijakan Ekonomi
Terkini
Rabu 24-06-2026,14:17 WIB
Ithaca Resources Sinkronkan Program Pemberdayaan dengan Arah Pembangunan Daerah
Rabu 24-06-2026,13:33 WIB
Jalur Drone Gedung Pandurata Dikaji Ulang, Pemprov Kaltim Tambah Pengamanan Demi Privasi Pasien
Rabu 24-06-2026,12:39 WIB
Kuota Produksi Batu Bara Dipangkas, Kutim Terancam Kehilangan Pemasukkan Rp 2,34 Triliun
Rabu 24-06-2026,11:59 WIB
Kejar Potensi PAD, Pemkab Kutai Barat Berencana Data Ulang Wajib Pajak
Rabu 24-06-2026,11:00 WIB