Parlemen Balikpapan Bentuk Pansus LHP BPK

Nomorsatukaltim.com –  Parlemen Balikpapan membentuk Panitia Khusus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau pansus LHP BPK. Langkah ini ditempuh untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK. "Ini untuk membantu pemerintah tingkat SKPD menyikapi LHP BPK. Tapi kami menindaklanjuti dengan waktu 60 hari kerja harus sudah selesai melalui Pansus dengan pemerintah bersama menyikapinya,” ujar Ketua Parlemen Balikpapan, Abdulloh, ditemui usai Rapat Paripurna, Senin (29/5/2023). Pihaknya telah menggelar Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun Anggaran 2022 sekaligus Paripurna Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan ihwal LKPJ 2022. Agenda itu dihadiri Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, didampingi seluruh Wakil Ketua DPRD Balikpapan. Masing-masing Budiono, Sabaruddin Panrecalle, dan Subari. Rapat turut dihadiri seluruh anggota Parlemen lainnya. Hadir pula Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud yang menyampaikan secara langsung Nopen LKPJ 2022 di hadapan legislator. Usai dua paripurna itu, kemudian dirangkai pembentukan Pansus LHP BPK. Abdulloh menerangkan, saat pandangan semua fraksi terkait LKPJ 2022 sudah dijawab oleh Wali Kota Rahmad Mas’ud. “Tahapan terakhir LKPJ, kami agendakan paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi,” jelasnya. Di paripurna tersebut, lanjutnya, dibahas pula sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa tahun 2022 yang mencapai sekitar Rp 600 miliar. “Akan dijawab nanti saat pendapat akhir fraksi. Kan ada beberapa kegiatan yang belum selesai, mungkin ada program yang melewati tahun jamak,” ujarnya. Adapun salah satu program yang digarap melalui skema tahun jamak yakni proyek pembangunan infrastruktur Daerah Aliran Sungai Ampal. Ia bilang hal itu Silpa positif karena sudah ada alokasinya tapi belum terserap. “Untuk pembentukan Pansus LHP BPK, sudah ada semua nama-namanya yang mengakomodir semua komisi,” jelasnya. Terpisah, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengapresiasi kinerja anggota Parlemen yang mendukung program Pemerintah Balikpapan sehingga dapat berjalan lancar. “Apa yang kami lakukan untuk masyarakat, baik pembangunan, ekonomi dan semuanya kami lakukan untuk masyarakat,” klaim Rahmad. Ucapan terima kasih juga disampaikan atas keberhasilan Pemerintah Balikpapan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian dalam LKPJ tahun anggaran 2022. “Adapun pembangunan, masih On Progres. Masalah Sungai Ampal masih pengerjaan,” ucapnya. Menurut Rahmad, Pemkot Balikpapan masih tetap memegang komitmen terkait pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. “Semua kami penuhi. Kami berharap program terus berlanjut seperti BPJS Kesehatan gratis, subsidi kepada sekolah swasta dan memberikan baju seragam gratis kepada murid kelas 1 SD dan siswa-siswi kelas VII SMP,” tutur Rahmad. Ditanya soal Silpa, Rahmad menjawab, hal iitu biasa dalam pengelolaan keuangan daerah. “Bukan masalah kegiatan ya, itu kan ada masalah belanja yang sesuai regulasi dan aturan, kalau tidak sesuai aturan, kami tidak boleh belanjakan,” dalihnya. (*/ Adv)