Pemerintah Beri Sinyal Buka Opsi Impor Beras Lagi

Nomorsatukaltim.com - Pemerintah memberi sinyal untuk membuka opsi mengimpor lagi 500 ribu ton beras. Wacana impor itu sempat disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu. Perum Bulog sebagai operator atau pelaksana tugas pemerintah menyatakan siap mendatangkan 500 ribu ton beras, kalau tugas itu diinstruksikan pemerintah. Sekretaris Perusahaan Bulog, Awaludin Iqbal, mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima surat penugasan impor. Meski begitu, jika ada keharusan mendatangkan ratusan ton beras pada tahun ini, pihaknya siap menjalankan perintah tersebut. "Kita kan prinsipnya Bulog itu operator dan pelaksana tugas saja, sekarang belum ada penugasan itu, sampai sekarang ya. Nggak tau kalau besok," ujarnya, Jumat (24/3/2023). Menurutnya untuk memenuhi kebutuhan beras di pasaran, komoditas pangan itu kembali harus dipasok dari negara lain. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi fokus utama, meski untuk itu harus ditempuh dengan jalan impor. Ia menjelaskan alternatif impor dipilih saat serapan beras Bulog tak memenuhi target. Tercatat hingga Maret 2023, total serapan beras Bulog baru mencapai 50.000 ton. "Sama dengan kemarin (impor beras jilid I), paling tidak belum ada penugasan, tapi namanya operator ya ditugaskan apa saja, prinsipnya kita siap," ujarnya. Untuk target pasokan cadangan beras pemerintah pada Maret-April 2023 harus mencapai 1,4 juta ton. Target ini dihitung berdasar perkiraan puncak panen raya yang terjadi pada periode tersebut. Namun, puncak panen raya tahun ini bergeser ke Maret - April. Sementara, CBP yang di gudang Bulog tersisa 230.000 ton per 20 Maret 2023. Sebelumnya Mendag Zulhas menyampaikan opsi impor beras dilakukan karena stok beras yang dimiliki Bulog. Angkanya tak sampai 1 juta ton. "Karena stok Bulog biasanya 1,2 juta sekarang kalau gak salah sekitar 300-an ribu ton," jelas Zulhas. Ia mengatakan keputusan ini sudah dibuat lintas Kementerian/Lembaga seperti Kementan, Kemendag, Badan Pangan Nasional, hingga Perum Bulog. "Untuk itu wala berat karena saya gak setuju impor-impor itu tapi tidak ada pilihan. Kemarin diputuskan kembali 500 ribu ton tapi kapan diperlukan karena sekarang lagi panen raya," jelasnya. (*/Snd)