Pemerintah Balikpapan Siapkan Pangan Murah

Nomorsatukaltim.com – Konsumsi pangan masyarakat Balikpapan menjelang bulan suci Ramadhan cenderung meningkat. Adanya peningkatan konsumsi tersebut diutarakan Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3) Kota Balikpapan, Sri Wahjuningsih. Namun, ia tidak merinci perbandingan peningkatan konsumsi hari biasa dan Ramadhan. “Pastinya terjadi peningkatan menjelang Ramadhan,” jelasnya, Selasa (21/3/2023). Meski begitu, Pemerintah Balikpapan melalui Dinas Pangan dan dinas lain telah menyiapkan sejumlah langkah memenuhi kebutuhan pangan Balikpapan. Di antaranya, menurut Sri, pihak DP3 bersama sejumlah instansi lain akan menggelar pangan murah yang dihelat tanggal 17 hinga 19 bulan April di aman kantor DP3 Balikpapan. "Langkah ini kami lakukan guna mencegah adanya inflasi di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat," papar Sri, Selasa. Pangan murah ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat saat Ramadhan. Terkait ketersediaan bahan pangan di pasar, Sri mengatakan, masih berharap adanya suplai kebutuhan pangan dari daerah lain. Sebab minimnya ketersediaan terkait komoditas lokal. “Namun kami juga telah melakukan sinergi dengan pihak PKK untuk menggencarkan pertanian yang memanfaatkan pekarangan di pemukiman masyarakat,” jelasnya. Sri juga memastikan stok kebutuhan pangan Balikpapan masih aman. Begitu pula ketersediaan pangan di pasaran. "Stok pangan kita di pasar masih aman sampai saat ini," ujarnya. Sebagai informasi, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan nasional meningkat 0,15 persentase poin menjadi 8,49% pada 2021 dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,34% akibat pandemi. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu. Konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Dara data BPS, menununjukan provinsi dengan prevalensi ketidakcukupan pangan tertinggi ada pada Maluku, yakni sebesar 29,62%. Disusul Maluku Utara sebesar 28,86%, Papua Barat 24,59%, Kalimantan Barat 19,6%, Gorontalo sebesar 14,84%. Selanjutnya Kalimantan Utara sebesar 12,75%, Kalimantan Timur sebesar 12,56%, Jawa Tengah sebesar 12,34%, serta Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 11,84%. (*) Reporter: Muhammad Taufik